Fahri Hamzah Tanggapi Pernyataan Megawati: Para Senior Bangsa Tak Perlu Ditarik ke Konflik Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara (jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Hamzah, mengimbau para tokoh politik senior seperti Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri tak perlu ditarik ke dalam konflik Pemilu 2024. 

Menurut dia, sosok seperti Megawati yang merupakan Presiden ke-5 RI seharusnya menjadi pendingin suasana dalam pesta demokrasi. 

Fahri menanggapi pernyataan Megawati yang menyebut penguasa saat ini ingin melanggengkan kekuasaan seperti era Orde Baru. 

Baca Juga: Istana Menjawab Megawati yang Sindir Penguasa Seperti Orde Baru: Semua Orang Bisa Berpendapat

"Ini yang saya cemaskan. Sebaiknya para senior bangsa ini tidak perlu ditarik dalam konflik pemilu. Mereka harusnya adalah cadangan bagi persatuan nasional. Mereka harusnya ada dalam posisi penjaga irama permainan agar tetap dingin," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Wakil Ketua Umun Partai Gelora itu menilai para presiden dan wakil presiden harus menjadi simbol dari persatuan dan kesatuan. 

Dia menyebut partainya mengusulkan agar Prabowo membangun kantor khusus bagi presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat.

"Saya tidak bicara tentang beliau saja tetapi tentang semua mantan presiden dan wakil presiden. Mereka harus kita jaga sebagai simbol dari persatuan kita," katanya. 

Fahri menyatakan, partainya mengusulkan kepada Prabowo agar dibentuk kantor khusus bagi semua presiden dan wakil presiden, jika ia terpilih menjadi Kepala Negara pada Pilpres 2024.

Menurut dia, presiden dan wakil presiden harus terus terlibat dalam proses rekonsiliasi nasional.

"Kita memerlukan sebuah bangsa yang bersatu dan terus maju, apalagi menjelang 100 tahun Indonesia merdeka."

"Ibu Mega adalah ibu bangsa. Semua orang harus menahan diri agar beliau tidak dalam posisi berhadapan," kata Fahri. 

Sebelumnya Megawati menilai pihak yang baru berkuasa saat ini ingin bertindak seperti Orde Baru atau Orba.

Hal itu disampaikan Megawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Dalam pidatonya, dia mempertanyakan apakah boleh menekan rakyat atau memberikan sesuatu tanpa melalui aturan yang berlaku.

“Kamu mesti lihat perundangan ya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apa pun juga kepada rakyatmu? Hah? Tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini,” ucapnya, dikutip dari video KOMPAS TV.

"Lalu, keluarganya itu apa sama sih? Nggak deh. Sori ya, umpamanya polisi, emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggaklah. Makan bakso juga, makan mi juga.”

Megawati mengaku sebetulnya ia tidak boleh mengucapkan hal semacam itu, tetapi ia melakukannya karena sudah jengkel.

Baca Juga: Saat Megawati Sebut Pihak Berkuasa saat Ini Hendak Bertindak seperti Orde Baru: Ibu Sudah Jengkel...

“Mestinya Ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak.”

“Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, dan tahu tidak kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde baru,” lanjut Megawati.