Dulu Dukung Perpindahan IKN, Kini PKB Bilang Buat Apa Bikin Istana, Rakyat Masih Banyak yang Miskin

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengkritik rencana pemerintah melakukan perpindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Ia menyebut, rencana proyek tersebut sungguh memprihatinkan di tengah masyarakat Indonesia yang masih banyak yang miskin. 

Padahal, diketahui dahulu PKB merupakan salah satu fraksi yang mendukung terciptanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. 

Baca Juga: Anies Respons Keinginan PKS Ibu Kota Tetap di Jakarta Tidak di IKN

"Kita ini masyarakat Indonesia secara besar ini kan hidupnya masih banyak yang miskin. Masa iya sih kita buat Istana begitu yang besar seperti itu, itu moral ya bukan soal UU. Etis enggak secara moral?" kata Jazilul kepada wartawan, Senin (27/11/2023). 

Menurut dia, meski DPR RI telah resmi mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi sebuah UU baru, tapi masih ada potensi revisi.

"Kan tentu IKN itu dibahas di UU kan, sikapnya sudah ada di DPR waktu itu, masing-masing partai. Kalau UU kan biasa, bisa direvisi, bisa diperbaiki," ujarnya.

Sebelumnya, PKS mengatakan akan menginisiasi upaya agar ibu kota negara Indonesia tetap berada di DKI Jakarta, jika menang dalam Pemilu 2024. 

Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu.

Menurut dia, dengan berbagai pertimbangan, Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota Indonesia.

Salah satu pertimbangan tersebut adalah terkait dengan sejarah Jakarta menjadi tempat proklamasi Indonesia dikumandangkan.

"Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata dia.

Aspek sejarah, lanjut dia, harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan ibu kota, karena nilai historis bangsa tidak mungkin diabaikan.

Baca Juga: Anies Menilai Proyek IKN Tidak Bisa Jadi Solusi Pemerataan Ekonomi di Indonesia!

Alasan lain, kata dia, adalah terkait pembangunan. Ia mengatakan PKS memahami bahwa pembangunan harus menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia.

Syaikhu mengatakan pihaknya tidak akan menghentikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN Nusantara.

Tetapi, nantinya setelah pembangunan selesai, pihaknya akan mengubah fungsi IKN menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ibu Kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaiku, seperti dikutip dari Kompas.com.