Senyum Semringah Ganjar Jadi Anggota Kehormatan Muhammadiyah, Haedar Minta Jaga Mandat Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi anggota kehormantan Muhammadiyah. 

Tanda anggota kehormatan diserahkan langsung Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir usai acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (23/11/2023). 

Haedar menjelaskan, tanda anggota kehormatan Muhammadiyah untuk Ganjar dan Mahfud bukan sebagai dukungan melainkan sebagai pengingat aspirasi dan pesan pemikiran Muhammadiyah jika keduanya mendapat mandat memimpin Indonesia 2024-2029. 

Selain itu, PP Muhammadiyah selalu menghormati setiap tokoh yang punya perjalanan panjang untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia.

"Kami ingin menghormati setiap anak bangsa yang punya perjalanan panjang dan menjadi para pemimpin bangsa yang ketika diberi amanat dan mandat rakyat juga selalu bisa menjaga kehormatan dan kepercayaan rakyat. Itu makna kami beri tanda anggota kehormatan Muhammadiyah untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud," ujar Haedar.

Baca Juga: Ganjar akan Copot Menteri yang Korupsi, Sebut Zaken Kabinet Tak Terlaksana Kalau Pemimpin Terlibat

Sebelumnya, PP Muhammadiyah juga memberikan cinderamata yang sama kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

Anies dan Muhaimin mendapatkan tempat di Muhammadiayah sebagai anggota kehormatan usai keduanya menghadiri dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11/2023). 

Kualitas Demokrasi 

Saat sesi tanya jawab, Ganjar dan Mahfud diminta memberi pandangan mengenai kualitas demokrasi yang turun. 

Padahal dalam perjalanannya Pemilu sebagai corong demokrasi sudah berlangsung 12 kali sejak 1955 dan pemilihan presiden secara langsung juga sudah berjalan empat kali sejak 2004.

Namun, perjalanan panjang Pemilu dan Pilpres belum menciptakan demokrasi yang lebih baik.

Baca Juga: Sikat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Ganjar: Edukasi Anti-KKN Sejak SD, Kalau Perlu dari PAUD

Ganjar mengakui kualitas demokrasi di Indonesia memang diuji berkali-kali, maka itu perlu proses demokratisasi.

Proses demokratisasi membutuhkan banyak orang dan ketika situasi dan kondisi tidak sesuai maka rakyat harus berbicara. 

Negara juga harus mengevaluasi peringatan dari kelompok kritis dan masyarakat yang melihat kondisi dan situasi tidak sesuai.

Di sisi lain, peran masyarakat dalam partai politik juga harus ditingkatkan. Ganjar menilai, saat ini generasi muda enggan bergabung dengan partai karena dianggap buruk. 

Padahal Presiden ke-7 Republik Rakyat Tiongkok sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, bergabung dengan partai politik di usia 21 tahun.

Baca Juga: Muhaimin Iskandar Jadi Anggota Kehormatan Muhammadiyah, Sekretaris: Walaupun Jelas NU Boleh

Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama bergabung dengan partai politik di usia 35 tahun. Sebelum menjadi pemimpin negara keduanya juga pernah duduk di legislatif. 

"Proses demokratisasi membutuhkan pendidikan maka partai politik punya kewajiban salah satunya pendidikan politik," ujar Ganjar. 

"Politik itu urusan kehidupan, cuti hamil urusan politik, penurunan kemiskinan urusan politik, maka kalau anda tidak terlibat kita akan tertinggal," imbuhnya. 

Pada kesempatan yang sama, Mahfud menilai kualitas demokrasi tidak terlepas dari keinginan perwakilan rakyat untuk menerima gagasan memperbaiki UU untuk meningkatkan demokrasi.

Baca Juga: Ditanya Tentang KKB Papua, Begini Jawaban Ganjar-Mahfud di Dialog Terbuka Muhammadiyah

Mahfud mencontohkan, usul memperbaiki UU Partai Politik, seperti mengurangi ambang batas, partai politik dibatasi untuk mengurangi konflik kepentingan sulit dijalankan jika DPR tidak setuju. 

"Maka sekarang pilihlah anggota DPR yang aspiratif terhadap gagasan seperti itu, karena gagasan bagus itu sering tidak masuk ke DPR terutama soal penataan politik. Itu perjuangan kita ke depan masyarkat sipil dan kampus bersatu, biasanya bisa mendorong hal-hal seperti ini," ujar Mahfud.