Pengamat Militer Sebut Masalah Jaminan Netralitas TNI di Pilpres 2024 Tergantung Sikap Presiden

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Militer Anton Aliabbas menyebut jaminan netralitas Tentara Nasional Indonesia dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 berkaitan dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Anton, Presiden Jokowi tak mungkin netral dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 karena anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Ini kan sebenarnya, problemnya adalah Pak Presiden tidak mau secara terbuka menyatakan dukungannya kepada anaknya," jawabnya di Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (21/11/2023).

"Semua orang juga tahu, pasti Pak Presiden nggak akan netral," sambungnya.

Ia menerangkan, jaminan netralitas TNI bisa dilihat dari kemampuan presiden menjamin bahwa tidak ada pengarahan, penggunaan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Anton juga menyinggung soal kehadiran Gibran di acara Silaturahmi Desa Bersatu beberapa waktu lalu di Jakarta.

Menurut dia, peristiwa tersebut memantik kekhawatiran dan kegundahan publik terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk TNI dan Polri.

"Presiden bilang netral, tapi kemudian bagaimana pengawasannya?" ujarnya.

Baca Juga: Pasangan Anies-Muhaimin Umumkan Lebih dari 700 Nama Pengurus Baru Timnas AMIN

Ia menekankan pentingnya masyarakat mencermati dan turut menjaga netralitas ASN, TNI, Polri dengan cara melaporkan tindakan-tindakan yang mengarah ke ketidaknetralan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata dia, juga berperan sebagai wasit.

Namun tetap membutuhkan bantuan publik untuk menjaga netralitas jelang Pilpres 2024.