Hadiri Silatnas Desa Bersatu, Gibran Minta Jadwalkan Ulang Pertemuan: Dukung Mendukung Nanti Saja

JAKARTA, KOMPAS.TV – Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, meminta agar perwakilan sejumlah organisasi desa menjadwalkan ulang pertemuan dengan dirinya.

Permintaan Gibran tersebut disampaikan dalam sambutannya di acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Minggu (19/11/2023).

Gibran mengawali sambutannya dengan meminta maaf karena peserta silatnas tersebut harus menunggu kedatangannya.

“Mohon maaf tadi saya baru mendarat dari Sumatera, sehabis dari Medan, Toba, sama Jambi,” ucapnya.

Gibran menyebut dirinya telah mendengar masukan-masukan yang disampaikan oleh pimpinan masing-masing organisasi desa yang hadir.

“Ini tadi masukan-masukan, aspirasi dari para pimpinan, ketua oraganisasi desa sementara kami tampung dulu.”

Baca Juga: [FULL] Sambutan Gibran Rakabuming di Acara Silaturahmi Nasional APDESI

“Minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja, biar bisa kita detailkan lagi, kita carikan solusi bersama-sama,” tuturnya.

Gibran kemudian menjelaskan bahwa dalam visi misinya pun telah mencantumkan pembangunan Indoneia dari bawah, termasuk dari desa.

“Kalau di visi misi kami sudah ada, misalnya membangun dari bawah dan dari desa. Tapi nanti akan kami detailkan lagi, terima kasih maukan-maukan dan aspirasi dari para pimpinan sudah kami tampung.”

“Sekali lagi, kita ingin diskusi yang lebih detail, mencari solusi, dan terima kasih semua sudah menunggu saya lama, dari pagi. Saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih,” ucapnya, dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Mengutip pemberitaan Tribunnews.com, Gibran mengaku tidak terlalu memikirkan arah dukungan organisasi Desa Bersatu di Pilpres 2024.

"Kalau masalah dukung mendukung itu nanti saja," kata Gibran ditemui di Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Dirinya, kata Gibran, lebih memikirkan bagaimana menyerap aspirasi dari para kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia.

"Kita carikan solusi terbaik dulu, kita serap dulu apa saja permasalahannya. Kalau dukung mendukung nanti saja," ucapnya.

Sebelumnya, Koordinator Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 Asri Anas menyebut seluruh peserta yang hadir tersebut datang untuk menyampaikan aspirasi.

“Hari ini forum silatnas, forum di mana kita menyampaikan aspirasi kepada pemimpin,” ucapnya, dikutip dari Breaking News Kompas TV.

“Kami datang ini untuk menyampaikan aspirasi untuk keberlanjutan pembangunan ke depan,” kata dia.

Ia kemudian mengatakan bahwa banyak pihak yang menanyakan pada dirinya, mengapa silatnas kali ini tidak dihadiri oleh Presiden RI.

“Karena  aspirasi 416 kabupaten hadir, ada 12 kota yang ada desanya, hadir. Ada 37 perwakilan provinsi hadir di ruangan ini. Artinya, kami datang ini menyampaikan apirasi untuk menyampaikan keberlanjutan pembangunan ke depan.”

“Siapa itu, tentu adalah siapa pun yang memiliki komitmen desa untuk jangka panjang ke depan,” tuturnya.

Ia menyebut pihaknya ingin desa mereka maju dan melanjutkan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Kami ingin agar desa-desa kita, yang dibangun Pak Jokowi 370 ribu kilometer jalan kita lanjutkan.”

Dikutip Tribunnews.com, sebelum acara dimulai Asri Anas mengatakan pasangan Prabowo-Gibran bisa memenuhi aspirasi kesejahteraan perangkat desa.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif," kata Asri.

Hal lain yang juga menjadi perhatiannya adalah evaluasi pendamping desa hingga perbaikan kesejahteraan perangkat desa dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah.

"Poin-poin ini kelihatannya bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespon. Buat kami, tidak terlalu peduli dengan janji-janji capres, kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa," ujarnya.

Baca Juga: Organisasi-Organisasi Desa Sampaikan Aspirasinya di Depan Cawapres Gibran

Meski demikian, Asri menyebut pihaknya dibatasi oleh undang-undang dan tidak bisa mendeklarasikan dukungan atau mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024.

"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7. Ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi," ucapnya.

Meski demikian, Asri menyebut anggota dari penggerak desa sudah tahu apa yang harus dilakukan.