Politikus PDIP Usul Pembentukan Panja Pengawasan Netralitas Polri dalam Pemilu 2024

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP Trimedya Panjaitan mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) pengawasan netralitas Polri dalam melaksanakan pengamananan di Pemilu 2024. 

Menurut dia, pembentukan panja itu bertujuan memastikan Polri netral dalam pesta demokrasi nanti. 

Ia mengatakan, nantinya panja tersebut bisa dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto. 

Baca Juga: Rapat dengan DPR, Kabaharkam Tegaskan Polri Netral di Pemilu 2024

"Saya kira Komisi III juga, kami mengusulkan saudara ketua (Bambang Wuryanto), kita buat panja pengawasan netralitas Polri. Saya mengusulkan, ketua (Komisi III DPR) jadi ketua (panjanya)," kata Trimedya dalam rapat di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Ia menjelaskan, alasan mengusulkan pembentukan panja itu lantaran personel Polri di Sumatera Utara diduga berpihak kepada salah satu partai politik (parpol). 

Dia menduga adanya keterlibatan aparat Polri dalam pemasangan baliho Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. 

"Saya nyaleg, keliling dari Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara, rata-rata satu hari, satu kabupaten, dalam rangka memungut suara. Itu betul saya tanya orang di empat kabupaten itu dan ngobrol hingga pukul 10 malam, enggak ada itu balihonya Kaesang yang ada tiga model itu. Tapi mendadak pagi-pagi ada, padahal strukturnya tidak ada sampai bawah," tutur Trimedya. 

"Kalau sebagai orang hukum kita bicara patut diduga, yang bisa seperti itu malam kan cuma dua, kalau enggak TNI, ya Polri yang jagoan masang seperti itu," ujarnya. 

Selain itu, kata dia, panja bisa untuk meyakinkan seluruh parpol dan pasangan capres-cawapres bahwa Polri netral dalam Pemilu 2024.  

"Supaya kita yakin dan tidak salah sangka dan Polri juga tidak susah menjawab kalau ada yang mempertanyakan, ini keputusan rapat Komisi III dengan Polri, kan itu pegangannya." 

"Sepanjang sepengetahuan saya itu mengikat. Jadi kalau itu dilakukan hari ini, saya Jumat pulang (ke daerah pemilihan), saya sudah bisa dapat surat tugas dari pak ketua (Bambang Wuryanto)," ujarnya.

Sebelumnya, Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran mengatakan seluruh personel Polri akan netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

Hal itu ia katakan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI pada Rabu. 

Ia mengakui netralitas Polri selalu menjadi sorotan seiring semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2024. 

"Isu netralitas merupakan isu yang selalu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan pemilu," kata Fadil. 

Jenderal bintang tiga itu menjelaskan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor: ST/2407/X/Huk.7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang menggarisbawahi profesionalisme dan netralitas Polri dalam rangka menyambut tahapan Pemilu 2024.  

Baca Juga: Ini 3 Operasi yang Dilakukan Polri untuk Amankan Pemilu 2024

"Oleh sebab itu, Polri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan pada jajaran sebagaimana yang tertuang dalam ST nomor 2407/X/2023 yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024," ujarnya.