Dilaporkan Usai Sebut Polri Tak Netral di Pemilu 2024, Aiman Witjaksono: Masa Saya Sampaikan Hoaks

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, buka suara setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian dan penyebaran beritya bohong alias hoaks.

Diketahui, Aiman Witjaksono yang merupakan jurnalis atau wartawan itu dilaporkan setelah menyampaikan isu terkait Polri tidak netral dalam Pemilu 2024. 

Terkait hal tersebut, Aiman menegaskan bahwa apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada Pemilu 2024 bukanlah hoaks.

Baca Juga: Megawati Sebut Kecurangan Pemilu, Gibran: Kalau Ada ya Laporkan Saja ke Bawaslu

"Bukan lah, masa saya sampaikan hoaks? Saya kan wartawan (nonaktif)," kata Aiman dalam pernyataannya yang dikutip, Selasa (14/11/2023).

Aiman mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya.

"Sebagai warga negara yang baik harus menjalani semua yang diatur dalam undang-undang," tuturnya.

Ia menambahkan semua yang disampaikannya melalui Instagram pribadinya, @aimanwitjaksono, sesuai dengan apa yang ia dengar.

"Semua yang saya sampaikan kemarin adalah apa yang saya alami, atau itu adalah fakta," ucap Aiman dikutip dari Kompas.com.

Adapun pernyataan Aiman melalui akun Instagramnya, menyampaikan isu bahwa ada komandan polisi yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Usai Mangkir, Ketua KPK Firli Bahuri Disebut Minta Diperiksa di Bareskrim Polri Lagi soal Pemerasan

Aiman mengaku mendapatkan informasi tersebut secara eksklusif melalui beberapa temannya yang berada di institusi kepolisian.

"Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman-teman di Kepolisian, mereka keberatan diminta komandannya yang mengarahkan pemenangan pasangan Prabowo-Gibran," kata Aiman dalam Instagram resminya @aimanwitjaksono.

Sebelumnya, Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi melaporkan Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang menyebut Kepolisian tidak netral pada Pemilu 2024.

"Terkait pernyataannya (Aiman) yang menyebut ada teman dari Kepolisian yang merasa keberatan mendapat perintah dari komandannya untuk memenangkan salah satu calon presiden dan calon wakil presiden yaitu Prabowo-Gibran," kata juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhruddin.

Fikri menganggap pernyataan Aiman Witjaksono yang juga dikenal sebagai presenter dan wartawan ini tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga pihaknya melapor ke Polda Metro Jaya.

Baca Juga: Prabowo-Gibran akan Hadiri Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres Didampingi Ketum Parpol Pengusung

"Karena kita menganggap saudara Aiman menyebarkan kebencian dan dugaan hoaks," ucapnya.

Fikri juga menilai pernyataan Aiman menimbulkan efek negatif bagi pihak Kepolisian. Selain itu, dia mengklaim masyarakat juga turut dirugikan.

"Aiman Witjaksono ini, dia kan caleg yang ikut kontestasi Pemilu 2024. Sangat disayangkan apabila calon pemimpin kita memiliki sikap seperti itu,” ujarnya.

“Jadi nantinya demokrasi kita ke depan akan cacat, dan juga akan pincang ketika perhelatan perjalanannya itu, selalu diisukan dengan hoaks dan penyebaran kebencian.”

Dalam pelaporannya, Fikri membawa sejumlah barang bukti. Salah satunya video rekaman Aiman yang mengatakan aparat kepolisian tidak netral di Pemilu 2024 lewat akun instagram pribadinya @aimanwitjaksono.

Fikri melaporkan Aiman dengan Tindak Pidana Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Bakal Diantar Rombongan Pakai Bus Listrik ke KPU, Nusron: Lanjutkan Kerja Jokowi

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (2) Juncto Pasal 45 A Ayat (2) UU RI NO.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI NO.11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Atau Pasal 14 Dan Atau Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.