Survei SMRC: 60 Persen Responden Nilai Putusan MK soal Syarat Usia Capres-Cawapres Tak Adil

JAKARTA, KOMPAS TV - Sebanyak 60 persen responden menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) tidak adil. Sementara 61 persen menilai keputusan tersebut untuk memenuhi keinginan Gibran menjadi bakal cawapres. 

Hal itu terekam dalam survei teranyar yang dilakukan oleh lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pada 29 Oktober – 5 November 2023.

Pendiri SMRC Saiful Mujani menjelaskan awalnya pengajuan gugatan batas umur capres-cawapres diturunkan agar warga negara yang berumur di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres, MK menolak permohonan tersebut. 

Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, muncul permohonan baru bahwa batas usia calon presiden 40 tahun kecuali yang memiliki pengalaman pemerintahan daerah seperti gubernur, walikota, bupati, atau bahkan pernah menjadi pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum seperti DPR, DPRD I, atau DPRD II. 

Baca Juga: Alissa Wahid Dorong Anwar Usman Mundur dari MK Usai Langgar Etik Berat

Usulan ini diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa dari Surakarta, di mana Gibran menjadi walikotanya. Dia mengajukan peninjauan kembali batas usia capres-cawapres ke MK dengan menyatakan secara eksplisit bahwa dia adalah pengagum Gibran, putera Presiden Jokowi. 

“Awalnya pengajuan penurunan batas usia tersebut ditolak MK karena itu bukan wewenang MK. Argumen penolakan MK adalah bahwa untuk aturan usia capres/cawapres, itu bukan wilayah wewenang MK, melainkan wewenang DPR dan pemerintah atau presiden. Karena itu, mestinya saluran pengajuan ditujukan pada DPR atau pemerintah jika tidak setuju dengan aturan batas usia tersebut," kata Saiful dalam keterangannya, Jumat (10/11/2023). 

"Namun permohonan yang kedua yang diajukan oleh Almas bahkan tidak mengatakan umurnya harus berapa, namun yang penting adalah pernah menjadi pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Permohonan ini dipenuhi oleh MK,” sambungnya.

Saiful menyebut Presiden Jokowi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Ketua MK Anwar Usman, yakni adiknya adalah istri dari Anwar atau pamannya Gibran

“Mayoritas warga menilai bahwa keputusan MK tersebut tidak adil. Keputusan MK bahwa orang yang pernah menjadi pejabat publik dan dipilih oleh rakyat boleh menjadi capres/cawapres walaupun belum berusia 40 tahun dianggap tidak adil karena paman Gibran, Anwar Usman, ikut sebagai hakim dalam pengadilan dan pengambilan keputusan tersebut,” kata Saiful.