Saat Politikus PDIP Tanya Komitmen Panglima TNI Tolak Perintah Presiden Jokowi Jika Melanggar Hukum

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja atau Raker dengan Panglima TNI membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilu 2024 pada Selasa (7/11/2023).

Dalam rapat tersebut, ada peristiwa menarik saat Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP Utut Adianto bertanya kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Saat itu, Utut menanyakan komitmen Yudo untuk menolak perintah presiden selaku atasannya, jika mendapatkan perintah yang melawan hukum.

Baca Juga: Yudo Margono Nyatakan Tak akan Terjun ke Politik usai Pensiun dari Panglima TNI

Demikian pertanyaan itu disampaikan Utut Adianto untuk mengingatkan Yudo agar menjaga netralitas TNI pada Pemilu 2024.

"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai Panglima tertinggi bilang A, sanggup enggak Bapak menolak, kalau perintah itu melawan hukum?" kata Utut kepada Panglima TNI dikutip dari Kompas.com.

Tak hanya kepada Yudo, Utut juga menyampaikan pertanyaan yang sama kepada calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.

Agus yang digadang bakal menggantikan Yudo diminta juga menolak jika Presiden memerintahkannya melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, Utut tak menyebut spesifik apa perbuatan melawan hukum itu.

"Bapak (Agus Subiyanto) juga harus latihan, Bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi. (Sebab) hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik," ucap Wasekjen DPP PDIP ini.

Baca Juga: Soal Usulan Panja Netralitas TNI, Panglima TNI: Tak Mungkin Presiden Perintahkan Langgar Hukum

Bukan tanpa sebab Utut mengingatkan hal itu kepada Panglima TNI dan calon penggantinya. Sebab, betapa sulitnya panglima dan petinggi TNI menolak perintah presiden.

"Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan. Oleh karenanya dalam keadaannya. Kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak KSAL orang baik. Ini semua orang baik. Tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu, " ucap Utut.

 

Selepas rapat tersebut, Utut yang ditemui di lokasi meminta pernyataannya dalam rapat tersebut tidak dipandang negatif.

Utut mengajak semua pihak untuk berpikiran positif karena yang disampaikannya dalam rapat agar Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meninggalkan warisan yang baik di sisa masa jabatannya.

"Karena di Sapta Marga itu kan politik TNI adalah politik negara. Tetapi kalau tidak diawasi, potensi (tidak netral). Jadi ini kita lihatnya baiklah. Di mana-mana juga ada pengawasan, DPR diawasi," kata Utut.

Baca Juga: Pesan Panglima TNI ke Purnawirawan yang Jadi Timses di Pemilu 2024

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mungkin memerintahkan personel TNI untuk melanggar hukum. 

"Ya, enggak mungkin lah pak presiden memerintahkan melanggar hukum, kan enggak mungkin masa presiden memerintahkan melanggar hukum, ya enggak lah. Mana ada," kata Yudo.