KPK Periksa 10 Orang Dalami Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo di Kementan, Ada Dokter Gigi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil 10 orang untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Ali Fikri pmengungkapkan, 10 saksi tersebut terdiri atas pejabat dan mantan penjabat di lingkungan Kementerian Pertanian.

Baca Juga: Polda Metro Periksa Syahrul Yasin Limpo soal Pemerasan Pimpinan KPK di Bareskrim, Ini Alasannya

Mereka antara lain Fuadi selaku Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kementerian Pertanian, mantan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kementan Ahmad Musyafak.

Lalu, mantan Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian Muchlis, Kepala Subbagian Rumah Tangga Pimpinan, Biro Umum dan Pengadaan, Kementerian Pertanian Raden Kiky Mulya Putra.

Kemudian, Koordinator Kearsipan dan Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Rezki Yudhistira Saleh, Staf Biro Umum Kementerian Pertanian Agung Mahendra.

Selanjutnya, Staf Biro Umum Kementerian Pertanian Karina, ASN Kementan RR.

Nina Murdiana, Satuan Pengamanan Grup Siaga-Pengamanan Kendaraan Roda 4 Kementerian Pertanian Rio Agustian. Terakhir, Dokter Spesialis Gigi Prostodonsia di TAM Dentist RM Tri Ardi Mahendra.

Ali Fikri belum memberikan penjelasan lebih detail mengenai keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Baca Juga: 12 Senjata yang Ditemukan KPK di Rumah Dinas Mentan Legal, Punya Syahrul Yasin Limpo untuk Olahraga

Sebelumnya diberitakan Kompas.tv pada Jumat, 13 Oktober 2023, KPK resmi menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta (MH) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di kementerian tersebut.