Ganjar Ungkap Isi Diskusinya dengan Mahfud MD soal Penegakan Hukum: Ingat, Anti KKN!

"Karena rakyat pasti akan kecewa, karena dulu tahun 98 terjadi perubahan besar, pasti menginginkan adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem ketatanegaraan, salah satunya anti KKN," ujarnya.

"Ingat, anti KKN!" tegasnya.

Baca Juga: Gibran Sebut akan Jadwalkan Pertemuan dengan FX Rudy yang Minta KTA PDIP Dikembalikan

Sebelumnya, Mahfud pernah mengatakan, separuh persoalan bangsa Indonesia bisa selesai apabila penegakan hukum dilakukan dengan baik dan benar.

"Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya, meskipun angka 50 persen ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh, menurut saya separuh dari persoalan bangsa ini bisa selesai," tegasnya dalam acara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta Barat, Rabu (18/10/2023), yang disiarkan Breaking News Kompas TV.

Ia menyebut, hukum yang ditegakkan dengan baik akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi, infrastruktur, serta aspek kehidupan lain.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju itu pun menekankan perlunya kepastian dan ketegasan hukum terhadap para elite atau penguasa.

"Kalau ke atas, kepastian hukum itu antara penguasa-penguasa/elite itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang tindih, ada korupsi, kolusi, dan sebagainya, di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum," ujarnya.

"Sehingga bagi saya penegakan hukum ke depan (pada masa yang akan datang, -red), ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum," kata guru besar ilmu hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu.

Pasangan Ganjar-Mahfud dideklarasikan oleh empat partai, yakni PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.