Pengamat Menilai Saran Ketua DPC PDIP Solo agar Gibran Serahkan KTA Merupakan Jalan Tengah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengamat politik Adi Prayitno menanggapi saran Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, soal kartu tanda anggota (KTA) PDIP Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Adi, saran Rudy, sapaan akrab FX Hadi Rudyatmo,  agar  Gibran menyerahkan KTA PDIP merupakan jalan tengah.

“Ketika Bang Rudy meminta KTA (Kartu Tanda Anggota)- nya (Gibran), saya kira itu adalah jalan tengah sebenarnya,” jelasnya dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Jumat (27/10/2023).

“Dua-duanya tidak merasa di-bully, tidak merasa untung, tidak merasa dirugikan, karena ini murni dilokalisir hanya persoalan partai di Solo, dan yang paling penting bahasanya adalah mengembalikan KTA.”

Adi menambahkan, menurut analisisnya di tahun politik seperti saat ini sesuatu yang benar pun bisa saja menjadi salah.

Baca Juga: Komentar Pengamat Usai Dengar Alasan FX Rudy Minta KTA PDIP Milik Gibran

“Saya melihat sekarang kan tahun politik, sekalipun dalam posisi benar pasti bisa menjadi sesuatu yang salah.”

“Selama ini kan PDIP selalu menertibkan kadernya yang dinilai tidak tegak lurus, tetapi dalam konteks pilpres yang sisa tiga bulan lagi, misalnya,  tiba-tiba DPP PDIP memutuskan memecat Gibran, itu bisa menjadi suatu yang tidak baik,  sentimen negatifnya,” beber Adi.

Demikian pula sebaliknya, jika Gibran yang langsung mengundurkan diri sebagai kader PDIP, akan menjadi sentimen negatif untuk kader PDIP yang kini menjadi bacawapres Prabowo Subianto tersebut.

“Begitu juga dengan Gibran, yang saya lihat di mana suasana hati dan pikirannya sudah tidak sama dengan PDIP tapi kemudian meninggalkan PDIP dan Gibran punya hak untuk maju itu bisa menjadi sentimen yang negatif.”

“Ini yang sepertinya dijaga betul baik oleh PDIP ataupun oleh Gibran, makanya saling tunggu dan saling intip,” tambahnya.

Dengan adanya saling tunggu dan saling intip tersebut, lanjut Adi, bisa saja muncul spekulasi bahwa baik Jokowi maupun PDIP main dua kaki di Pemilihan Presiden (Pilpres) RI 2024.

“Kalau saling tunggu dan saling intip maka spekulasinya muncul, sama-sama main di dua kaki, Jokowi main di dua kaki, PDIP pun main di dua kaki.”

Dalam dialog tersebut, Rudy menjelaskan ketika Gibran mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil presiden dari partai koalisi di luar PDIP, otomatis secara de facto ia bukan lagi kader PDIP.

“Seperti apa yang diampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Komaruddin Watubun, secara de facto sudah bukan kader PDI Perjuangan. Berakhir PDI Perjuangannya ketika mendaftar sebagai cawapres.”

Sebagai wali kota yang dulu diusung oleh DPC PDIP Solo, kata Rudy, ia menyarankan agar Gibran datang tampak muka dan pergi tampak punggung.

“Karena Mas Gibran ini wali kota, itu kapasitasnya adalah dengan DPC, makanya saya menyarankan dengan beliau, alangkah lebih baiknya Mas Gibran dulu datang tampak muka, pulang tampak punggunglah.”

“Serahkan KTA, dan menyerahkan surat pengunduran diri sudah bukan anggota PDI Perjuangan,” imbuhnya.

Rudy mengaku sangat ingat saat Gibran meminta kartu tanda anggota (KTA) PDIP pada 19 september 2019 lalu.

“Mas Gibran ketika minta KTA itu melalui pengurus ranting, PAC, baru ke DPC. Setelah ke DPC dibuatkanlah KTA, tanggal 19 September 2019, saya nggak lupa.”

“Setelah KTA jadi, pagi harinya untuk mendaftarkan ke DPD, keluarlah yang namanya rekomendasi,” lanjutnya.

Baca Juga: Gibran Klaim Dana Pesantren dan KIS Lansia Sebagai Program Unggulan Prabowo-Gibran

Diketahui, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Wali Kota Solo dan kader PDIP kini menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Pasangan Prabowo-Gibran tersebut diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Sementara, PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan bacapres-cawapres.