Jokowi Diusulkan Geser Megawati Jadi Ketua Umum PDI-P, Sekjen: Kami Terima sebagai Masukan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto merespons soal usulan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum PDI-P.

"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," ujar Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Sebelumnya, usulan untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum PDI-P disampaikan oleh kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra.

Putra sulung Presiden Pertama RI, Soekarno, itu juga mengusulkan agar Megawati Soekarnoputri berganti posisi sebagai Dewan Pembina PDI-P.

Terkait usulan tersebut, Hasto mengatakan, proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Sementara itu, forum pergantian ketua umum, kata Hasto, akan dilakukan lewat kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025.

Dalam forum itu, kata Hasto, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh suara kader.

Baca Juga: Hasto PDIP: Bisikan Jokowi adalah Kode Keras Beliau Dukung Ganjar di Pilpres 2024

"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," jelasnya.

Terlepas dari usulan tersebut, Hasto mengatakan pihaknya akan terus mendukung Presiden Jokowi, mengingat masa jabatan Jokowi menyisakan waktu beberapa bulan lagi.

Adapun salah satu yang akan terus didukungnya itu, yakni soal kedaulatan pangan.

"Tugas PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga dalam waktu yang tersisa ke depan itu legasi daripada presiden dapat ditingkatkan, termasuk dalam mewujudkan hal-hal yang sangat fundamental bagi kedaulatan pangan itu," pungkasnya, dilansir dari Antara.

Baca Juga: Momen Paspampres Beri Kejutan untuk Ibu Iriana Joko Widodo yang Ulang Tahun Hari Ini

Melalui kolom opini yang ditulisnya di Harian Kompas, Sabtu (30/9/2023), Guntur mengatakan Jokowi tetap dibutuhkan untuk berada dalam lingkaran kekuasaan dan pemerintahan, paling tidak sebagai ketua umum partai politik.

"Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan," kata Guntur.

"Apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai Ketua Umum PDIP dan Megawati menjadi Ketua Dewan Pembinanya?" ucap Guntur.

Terlebih, kata dia, Jokowi merupakan anak ideologis Bung Karno karena selama 10 tahun menjadi Wali Kota Solo, dua tahun lebih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan nanti 10 tahun menjadi Presiden RI.

"Yang berarti selama 22 tahun di pemerintahan, Jokowi konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno," ungkap Guntur.

Karenanya, Guntur menilai langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP sangat dimungkinkan dan sudah barang tentu kalau mau dilakukan, melalui suatu kongres luar biasa yang benar-benar demokratis.

"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya. Masalahnya adalah, apakah Megawati, Jokowi, dan partai mau?" imbuhnya.