PDI-P Tolak Perpanjangan Jabatan Panglima TNI dan KSAD: Kurang Pas Prajurit Aktif Dipimpin Pensiunan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan atau PDI-P, TB Hasanuddin, menolak opsi perpanjangan masa jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Diketahui, dua perwira tinggi atau Pati TNI tersebut akan menjalani masa pensiun pada November 2023 mendatang.

Hasanuddin mengakui perpanjangan masa jabatan Panglima TNI memang dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam pasal 60 Undang-undang TNI.

Baca Juga: Pengamat Kritik Polisi yang Paksa Warga Rempang Lepas Baju saat Diamankan usai Demo: Itu Pelecehan

Namun demikian, lanjut Hasanuddin, syarat untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI harus dalam situasi darurat militer atau darurat perang.

“Pertanyaannya apakah sekarang darurat militer atau darurat perang, kenapa mesti ada perpanjangan,” kata Hasanuddin dikutip dari video KompasTV, Kamis (21/9/2023).

Menurut Hasanuddin, perpanjangan masa jabatan Panglima TNI rasanya kurang tepat karena ada ratusan ribu prajurit TNI aktif dipimpin oleh seorang pensiunan. 

“Rasanya kurang pas ribuan prajurit TNI aktif dipimpin pensiunan. Apa tidak ada lagi, apa tidak ada orang,” ujar dia.

Senada dengan Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Dave Laksono juga tidak sepakat dengan opsi perpanjangan masa jabatan Panglima TNI dan KSAD.

Baca Juga: Soal Ucapan 'Piting' dalam Kasus Rempang, Panglima TNI Minta Maaf: Saya Orang Ndeso