Ganjar Pranowo Singgung Konflik Rempang di Kuliah UI, Jelaskan soal Konflik Agraria Tanah Adat

"Kalau kemudian mitigasi itu bisa dilakukan, sebenarnya mencegah jauh lebih baik. Bahwa nanti ada konflik dan sebagainya, kompensasi dan sebagainya adalah proses ganti untung, tidak lagi rugi," tuturnya.

Ia mengklaim, berdasarkan pengalamannya memimpin Provinsi Jawa Tengah, pendekatan yang dilakukan oleh aktivis, sosiolog, dan antropolog penting dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat yang akan terdampak pembangunan.

"Ternyata pendekatan ini penting, kawan-kawan aktivis, ilmuwan sosiolog, antropolog, mengenai kondisi masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, ia menilai, pemerintah harus mendengarkan pendapat dari tokoh masyarakat serta tokoh agama di suatu daerah sebelum melakukan pembangunan.

Menurut dia, kriminalisasi sering terjadi dalam konflik agraria karena pemerintah tak segera melindungi hak rakyat.

"Kriminalisasi sering terjadi karena kita juga tidak terlalu bisa lebih cepat memproteksi hak rayat, program sertifikasi yang dilaksanakan hari ini adalah bagian dari bagaimana kita memoroteksi itu dengan cepat," ujarnya.

"Tapi kalau cara pengukurannya masih pakai cara manual tidak akan selesai," ujarnya.

Kemarin, Minggu (17/9/2023) Ganjar meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik di Rempang.

"Sekarang juga, pemerintah harus segera turun tangan, jangan lama-lama," kata Ganjar di Jakarta Theater, Jakarta, Minggu (17/9/2023).

Menurut dia, aparatur harus bisa menyelesaikan konflik antara warga dan petugas gabungan di wilayah itu dengan cepat.

"Apalagi aparatur mesti bisa menyelesaikan itu dengan sangat cepat," ucapnya.

Ia menuturkan, pemerintah perlu memanggil aktor-aktor terkait, misalnya kepala daerah.

"Dan beberapa aktornya saya kira bisa dipanggil, di sana ada kepala daerahnya, di sana ada pengelolanya gitu ya dan saya kira lebih cepat," ucap dia.

Ia pun mendorong pemerintah segera memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam konflik ini.

"Ya semuanya bisa dilakukan maka panggil aja, semuanya bisa dilakukan apapun kebijakannya segera panggil mereka," ucapnya.

Ganjar mengingatkan, pendapat warga yang terlibat dalam konflik tanah di Pulau Rempang itu harus didengar pemerintah.

"Jangan terlalu lama, termasuk representasi dari masyarakat karena mereka mesti kita dengarkan juga," ujarnya seperti dilansir Kompas.com.

Sebelumnya, ketegangan antara warga Pulau Rempang dan aparat gabungan TNI dan Polri, terjadi beberapa kali karena rencana relokasi warga Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru.

Warga menolak kehadiran aparat yang akan melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Pulau Rempang yang dinilai akan menggusur permukiman mereka.

Mereka menolak relokasi 16 titik kampung tua yang dianggap telah ada sejak 1843 di Pulau Rempang, Batam. 

Relokasi ini dilakukan untuk pembangunan kawasan pengembangan investasi yang akan dijadikan Kawasan Rempang Eco-City.