Gelar Solidaritas dan Doa untuk Warga Pulau Rempang, Muhammadiyah: Daulat Rakyat Masih Ada

“Hari ini kita saksikan bersama-sama bahwa masyarakat di Rempang dan mungkin di bagian lainnya, ada yang mengatakan kita sudah memiliki beberapa panggilan,” tegasnya.

“Dari Papua kita sudah dipanggil, dari Kalimantan kita sudah dipanggil, dari Rempang sekarang kita dipanggil.”

Kini, lanjut Widianto, saatnya masyarakat bersatu menyuarakan kembali  dan menyambut panggilan itu.

“Kita bisa bergandengan tangan, berjuang bersama, menyatukan kembali solidaritas rakyat atau warga dan membela yang tertindas.”

Sebelumnya, Kompas.TV memberitakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berpendapat kerusuhan antara warga dengan petugas di Pulau Rempang terjadi karena komunikasi yang kurang baik.

Ia mengeklaim, warga di lokasi tersebut akan diberi lahan seluas 500 meter persegi dan bangunan tipe 45.

Baca Juga: Konflik Pulau Rempang, Menteri Investasi Bahlil: Tak Semua Negara Senang Proyek Ini Jalan

"Itu komunikasi yang kurang baik, lah. Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter, plus bangunannya tipe 45," kata Presiden Jokowi, Selasa (12/9/2023), sebagaimana dilaporkan jurnalis Kompas TV Suherdi di Cilegon, Banten.

"Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik, sehingga terjadi masalah," imbuhnya.

Diketahui terjadi bentrokan antara warga dengan aparat gabungan di Jembatan Batam-Rempang-Galang pada Kamis (7/9/2023).

Warga menolak kehadiran aparat yang akan melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Pulau Rempang yang dinilai akan menggusur permukiman mereka.

Mereka menolak relokasi 16 titik kampung tua yang telah ada sejak 1843 di Pulau Rempang, Batam.

Relokasi ini dilakukan akibat adanya proyek strategis nasional Rempang Eco City.