Demokrat Terbuka dengan Peluang Koalisi Baru, Tidak Hanya Ikut Ganjar atau Prabowo

"Andaikata tidak ada PT 20 persen, mungkin persoalan kegaduhan koalisi bisa teratasi, ya. Karena memang pembatasan inilah harus ada penggabungan antarpartai,” kata Herman.

"Hampir 50 persen lebih masyarakat ingin terjadinya perubahan, kalaupun kita berkoalisi dengan partai-partai lain, tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Partai Demokrat terbuka lah dengan diskusi lebih lanjut,” sambungnya.

Baca Juga: Gerindra Terbuka bila Demokrat Ingin Berkoalisi Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Sebelumnya, Partai Demokrat resmi menyatakan keluar dari KPP yang mengusung Anies pada Jumat (1/9/2023) lalu melalui sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Pencabutan dukungan terhadap Anies dan keluarnya partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari KPP disampaikan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng, Jumat (1/9/2023).

Menurut Andi, keputusan itu diambil setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

"Setelah rapat, Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut, yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai (bakal) calon presiden dalam Pilpres 2024,” ujarnya.

“Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini," kata Andi Mallarangeng.

Anies merupakan bacapres yang diusung KPP yang mulanya beranggotakan Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat. Namun, Demokrat mencabut dukungan terhadap Anies usai NasDem memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bacawapres.

Pasangan Anies-Cak Imin akhirnya resmi dideklarasikan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).