Ketua DPD: Pemilihan Presiden Langsung Lahirkan Politik Komestik, Buzzer dan Rusak Kohesi Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti,  menilai pemilihan presiden secara langsung telah melahirkan politik kosmetik yang mahal.

Hal ini disampaikan La Nyalla di saat berpidato pada sidang Tahunan MPR 2023 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Pemilihan Presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa," kata La Nyalla.

Dia pun menilai proses pemilihan pemimpin secara langsung tersebut sekadar bermodalkan popularitas.

"Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa di-fabrikasi," tegasnya.

La Nyalla juga menuding elektabilitas yang dimiliki para kandidat dapat digiring melalui angka-angka lalu disebaluaskan oleh para pendengung atau buzzer.

"Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka. Lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta," ujarnya.

"Dan pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa," sambungnya.

Baca Juga: Ketua DPD Sebut Ketidakadilan dan Kemiskinan Struktural Jadi Persoalan di Daerah yang Sulit Diatasi

Ia pun menuturkan Indonesia punya pekerjaan yang lebih besar, lebih penting dan lebih mendesak, daripada kita disibukkan oleh hiruk-pikuk dan biaya mahal demokrasi ala Barat.

Di mana, salah satunya, Indonesia harus menyiapkan diri menyongsong 12 Indonesia Emas, dalam menghadapi ledakan demografi penduduk usia produktif.

Untuk diketahui, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat mulai berlaku pada tahun 2004 di era Reformasi.

Sebelumnya, pada masa Orde Baru, presiden dipilih lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Seperti diberitakan sebelumnya, Sidang Tahunan MPR 2023 turut dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Sidang Tahunan MPR tersebut juga dihadiri para mantan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. 

Seperti Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Keempat almarhum Abdurrahman Wahid diwakili oleh istrinya, Sinta Nuriyah.

Sementara, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tak menghadiri kegiatan tersebut. 

 

Sementara para mantan wakil presiden yang hadir adalah Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-9 Hamzah Haz, dan Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno.

Baca Juga: Jokowi Soal Penerus Presiden: Kita Tidak Sedang Jalan Sore, Tapi Lari Maraton Capai Indonesia Emas