Sandiaga Uno Ungkap Jokowi Batuk-Batuk Hampir 4 Minggu, Kata Dokter Faktor Udara Tak Sehat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkap, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah batuk selama 4 minggu. Sandi mengatakan, hal itu kemungkinan karena dampak polusi udara. 

"Karena Bapak Presiden sendiri sudah batuk hampir 4 minggu dan kemungkinan, dokter menyampaikan, ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitas yang buruk," kata Sandi dikutip dari unggahan di akun Instagram resminya, @sandiuno, Senin (14/8/2023).

Adapun Sandiaga mengikuti rapat terbatas penanganan polusi udara yang dipimpin Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Senin (14/8). Ia datang sebagai Menteri ESDM Ad Interim menggantikan Arifin Tasrif, yang sedang tidak ada di Indonesia. 

"Penunjukan sementara ini dikarenakan Pak Arifin Tasrif, Menteri ESDM Ad Interim sedang tidak di dalam negeri. Namun, langkah konkret harus segera dilakukan dalam mengatasi polusi udara dalam waktu satu minggu ini," tutur Sandi. 

"Tentu kita tidak ingin permasalahan ini terus berlarut. Untuk itu, langkah tegas pemerintah secara cepat dalam melakukan pembatasan-pembatasan polusi, baik dari aspek transportasi maupun industri harus kita dukung bersama untuk kesehatan masyarakat yang semakin baik," lanjutnya. 

Baca Juga: Tekan Polusi di Jakarta, Pemerintah Buka Opsi "4 in 1" untuk Mobil yang Lewat Jalanan Ibu Kota

Dalam rapat tersebut, Jokowi mengeluarkan sejumlah instruksi mengenai upaya peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek yang memburuk beberapa waktu terakhir.

“Selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan ‘tidak sehat’,” kata Jokowi dikutip dari laman setkab.go.id.

Menurut Jokowi, polusi udara di Jakarta disebabkan oleh sejumlah faktor mulai dari kemarau panjang hingga emisi transportasi.

“Beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur,” ujarnya. 

Baca Juga: Buntut Polusi Udara di Jabodetabek, Jokowi Dorong Sistem Kerja Hybrid yang Padukan WFH dan WFO

Terkait hal tersebut, Presiden pun menekankan empat arahan yang perlu dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dalam jangka pendek hingga jangka panjang.

Pertama, dalam jangka pendek, ia meminta seluruh jajaran terkait untuk secepatnya melakukan intervensi yang dapat meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek, seperti rekayasa cuaca hingga ruang terbuka hijau (RTH).

“Rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek," ucap Jokowi. 

"Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working: work from office, work from home,” tambahnya. 

Baca Juga: Stasus Sri Mulyani Jawab Kritikan Faisal Basri Soal Hilirisasi Nikel Untungkan China: Anda Keliru

Untuk jangka menengah, Presiden meminta jajarannya untuk konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal, seperti lintas raya terpadu (LRT) dan moda raya terpadu (MRT).

“Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” tuturnya. 

Sementara untuk jangka panjang, Jokowi menekankan perlunya penguatan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

“Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek,” tegasnya.

Baca Juga: Kemenperin Minta Publik Lihat Hilirisasi dari Nilai Ekonomi, Bukan dari Kepemilikan Smelter

Selain itu, mantan Wali Kota Solo itu juga menekankan pentingnya upaya edukasi terhadap seluruh komponen masyarakat.

“Yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” tandasnya.