Rocky Gerung Minta Maaf Sudah Buat Keonaran di Publik Gara-Gara Kritik Tajam ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik yang juga akademisi Rocky Gerung mengakui dirinya telah membuat kegaduhan di publik terkait kritiknya terhadap pemerintah. Untuk itu jugalah dosen tidak tetap Ilmu Filsafat ini meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.

Kegaduhan ini lantaran ada pihak yang menilai kritiknya kepada pemerintah benar, sedangkan di sisi lain ada yang menilai kritik Rocky sudah masuk ke ranah ujaran kebencian.

"Saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Itu yang membuat kehebohan yang ditafsirkan menjadi keonaran secara hukum," ujar Rocky Gerung saat jumpa pers yang dipantau dari Breaking News KompasTV, Jumat (4/8/2023).

Rocky menyadari kritik yang disampaikannya menyebabkan perselisihan di publik yang berlangsung hingga satu minggu belakangan ini. 

Baca Juga: Pengakuan Rocky Gerung soal Sosok Presiden Jokowi dan Anaknya

Ada yang menilai pernyataannya ke pemerintah merupakan kritik, bukan menyerang individu. Sementara kritik keras Rocky dinilai sebagai sebuah ujaran kebencian.

Hal ini tidak terlepas dari kesadaran publik untuk membedakan Presiden Jokowi sebagai pejabat publik yang bisa dikritik dengan Jokowi sebagai individu. 

"Saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Saya menyebabkan dalam satu minggu ini orang berselisih, ini hinaan atau kritikan," ujarnya. 

"Poin saya, saya meminta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisiah itu berlanjut tanpa arah, karena peristiwa itu membuat perselisihan ini menjadi-jadi. Itu intinya," ujar Rocky Gerung.

Ia menilai dari kasus ini masih banyak masyarakat yang belum mampu mencerna nilai-nilai demokrasi dan membedakan pejabat publik dengan individu. 

Baca Juga: [FULL] Klarifikasi Rocky Gerung soal Pidato 'Hina' Jokowi, Singgung soal Dipolisikan

Rocky menjelaskan martabat memang melekat pada diri manusia, tetapi martabat tidak melekat pada jabatan seseorang. 

"Martabat itu melekat pada diri manusia itu human dignity. Pejabat publik enggak boleh kita berikan martabat individu kepada pejabat publik. Karena pejabat publik diangkat berdasarkan kesepakatan sosial," ujarnya. 

Menurut dia, kritik yang disampaikannya merupakan kontradiksi di dalam kebijakan Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan. Meski kritik yang disampaikan sangat keras, bukan berarti hal tersebut menghina pribadi Jokowi. 

Rocky Gerung menjelaskan jika kritik yang disampaikan dinilai mengarah kepada individu maka sejatinya Jokowi bukan lagi sebagai Kepala Pemerintahan, tapi sebagai raja. Padahal Indonesia tidak menganut sistem kerajaan sehingga tubuh publik berbeda dengan pribadinya.

"Bapak mu, bapak ku dan bapak kita, dia bikin kesalahan tetap kita maafkan. Seumur hidup dia tidak bisa diganti sebagai bapak. Presiden itu dipilih hanya lima tahun. Itu dasarnya," jelasnya.

Baca Juga: Rocky Gerung Jawab Moeldoko: Kayak Preman Pakai Bahasa Pasang Badan

"Sekali lagi martabat itu melekat pada diri manusia bukan pada jabatan. Itu fundamental dalam organisasi di pikiran yang sehat tentang demokrasi," ujar Rocky Gerung.

"Saya dapat kesan memang kita belum utuh mengerti soal-soal itu karana kita masih panjang berdemokrasi, satu waktu mungkin bisa diterima. Mungkin lima sampai 10 tahun lagi baru kita paham dia pejabat publik dan penjabat publik juga mengerti dia jadi pejabat publik maka dia musti siap sedia bahkan dicaci maki. Karena kita gaji dia," pungkasnya.