Puspom TNI Sebut KPK Menyalahi Aturan Tetapkan Kepala Basarnas dan Bawahannya Tersangka Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyalahi aturan karena telah menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan anak buahnya Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Komandan Puspom atau Danpuspom TNI Marsekal Muda (Marsda) R Agung Handoko.

Menurut Marsda Agung, KPK tidak mempunyai wewenang untuk menangkap dan menetapkan tersangka kepada prajurit TNI aktif. 

Baca Juga: Danpuspom TNI: Kami Keberatan KPK Tetapkan Kepala Basarnas Tersangka, Itu Kewenangan TNI

“Jadi, menurut kami, apa yang dilakukan oleh KPK dengan menetapkan personel militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan (aturan),” kata Marsda Agung dalam konferensi persnya di Jakarta pada Jumat (28/7/2023). 

Marsda Agung menegaskan bahwa TNI mempunyai aturan tersendiri dalam menangani anggotanya yang terjerat perkara tindak pidana. 

Karena itu, penetapan tersangka terhadap Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto merupakan kewenangan TNI. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

“Kita punya aturan masing-masing. Kami TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Begitu juga harapan kami, KPK juga demikian,” ujarnya. 

“Mari kita bersinergi untuk memberantas korupsi. TNI sangat dukung pemberantasan korupsi.”

Namun demikian, Marsda Agung mengakui bahwa pihaknya sampai saat ini belum menetapkan tersangka kepada Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto.

Baca Juga: Kepala Basarnas Buka Suara usai Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK: Saya akan Tanggung Jawab