AHY Ungkap Upaya Pembegalan Partai Demokrat oleh Tangan Kekuasaan: Ini Tidak Patut Terjadi

Sebelumnya, AHY pernah menyinggung langkah kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang melakukan peninjauan kembali (PK) untuk mengambil alih Partai Demokrat.

Ia mengatakan, apabila PK tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) maka hal itu menunjukkan bahwa rezim penguasa menggunakan instrumen hukum untuk menghambat langkah politik kelompok yang dianggap berseberangan.

“Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik baik dalam konteks obstruction of justice, melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka, dengan penguasa atau abuse of power menggunakan kekuasaan sebenarnya untuk menghabisi lawan politik dengan cara apa pun,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

“Termasuk melalui PK KSP Moeldoko ini, maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Ini tidak sehat, ini berbahaya, dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya,” lanjut AHY, dilansir dari Kompas.com.

PK Moeldoko itu juga sempat membuat geger para kader Partai Demokrat yang mengancan akan melakukan aksi turun ke jalan pada pertengahan Juni lalu.

Baca Juga: AHY soal Pertemuan Demokrat-Gerindra Siang Ini: Saya Selalu Membuka Diri

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengungkapkan, kader partai berlambang bintang tiga arah di seluruh Indonesia itu akan turun ke jalan di Jakarta.

Dia menyebut Partai Demokrat pusat harus mengakomodir keinginan para kader di daerah.

Hinca memastikan aliran energi yang para kader Demokrat berikan ketika berkumpul adalah energi demokratis.

"Energi yang mempunyai nilai untuk memberi penguatan kepada lembaga yudikatif kita, mahkamah yang agung ini, tidak tergoda dengan yang didengar banyak orang. Atau tidak tergoda dengan intervensi pihak manapun karena memang Mahkamah Agung menurut UU dan konstitusi kita haruslah mengambil keputusan yang sesuai dengan faktanya, hati nuraninya," jelasnya, 13 Juni 2023, dilansir dari Kompas.com.

Menurut Hinca, kedatangan kader Demokrat se-Indonesia ini akan memperkuat Mahkamah Agung.

Baca Juga: Dikelilingi Mahasiswa dan Lulusan UGM, AHY Bicara Intimidasi hingga Kecurangan Pemilu