PDIP Sebut Pergantian Menteri di Kabinet Normal, Pengamat Politik Nilai ada Unsur Keterpaksaan

JAKATA, KOMPAS.TV - DPP PDI Perjuangan menilai Presiden Joko Widodo sudah memperhitungkan segala kemungkinan sebelum proses pergantian menteri atau reshuffle. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono menilai pergantian menteri di kabinat umum terjadi karena presiden punya hak prerogatif.

Namun, karena sosok yang dipilih dan diangkat menjadi menteri dinilai publik tidak sesuai, maka muncul keraguan. 

Nusyirwan menganggap penilaian tersebut sah-sah saja. Akan tetapi, pihaknya yakin Presiden Jokowi memiliki pertimbangan lain untuk menetapkan Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang juga Ketua Umum relawan Projo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

"Siapa yang ditunjuk menurut kami normal-normal saja, biasa saja. Tentunya Pak Jokowi sudah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan tersebut," ujar Nusyirwan di program Kompas Petang KOMPAS TV, Senin (17/7/2023).

Baca Juga: Begini Profil Budi Arie Setiadi, Menkominfo yang Baru Dilantik Presiden Jokowi|SINAU

Terkait peran DPP PDIP dalam perombakan menteri, Nusyirwan menilai hal tersebut tidak termasuk dalam kapasitas partai. 

DPP PDIP bisa saja memberi masukan kepada Presiden Jokowi terkait sosok yang cocok duduk di kabinet. Namun, keputusan akhir tetap di tangan Presiden.

"Pemilihan sosok yang tepat itu bukan di ranah kami," ujar Nusyirwan.

Unsur Keterpaksaan

Di kesempatan yang sama, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menilai, dalam dua periode pemerintahan Jokowi, ada dua faktor yang membuat terjadinya pergantian menteri di kabinet. 

Baca Juga: Kader NasDem di Kabinet Diganti Relawan Jokowi, Sekjen: Biasa Saja, Kita Tidak Mikir Macam-Macam

Faktor pertama yakni adanya kebutuhan. Salah satu contoh kasusnya yakni, ini terjadi saat Presiden Jokowi mengganti Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang diterpa isu kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. 

Presiden Jokowi saat itu menunjuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menggantikan Lutfi. 

Faktor kedua yakni keterpaksan. Burhanudin menilai, ditunjuknya Budi Arie Setiadi untuk menggantikan Johnny G Plate di Kominfo merupakan salah satu bagian dari unsur keterpaksaan dari perombakan kabinet. 

"Faktor keterpaksaan ini karena posisi Menkominfo yang sebelumnya dijabat Johnny G Plate itu kosong karena tersandung kasus, mau tidak mau harus diisi," ujar Burhanudin.

Burhanudin menilai, hal menarik dari pergantian ini adalah masuknya relawan untuk menggantikan posisi menteri yang sebelumnya ditempati kader partai.

Baca Juga: Mensesneg Bantah Pertemuan Jokowi-Prabowo soal Rencana Reshuffle Sandiaga dari Kabinet

Biasanya, untuk mengganti kader partai yang duduk di kabinet, presiden akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait sosok pengganti. 

Dalam perombakan kali ini, Presiden seolah tidak berkomunikasi, namun menunjuk langsung tokoh nonpartai tetapi masih di lingkaran Jokowi untuk menggantikan kursi menteri yang ditinggal Johnny G Plate. 

Di sisi lain, sosok Budi Arie sempat mendapat teguran karena pernyataan Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. 

Hal menarik lainnya, sambung Burhanudin, dari pergantian menteri ini setelah mendapat teguran, Budi Arie malah mendapatkan posisi menteri. 

"Alih-alih dijewer, malah dikasih hadiah. Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan kecenderungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo ataukah tidak, nah, ini hanya rumput yang bergoyang yang bisa menjawabnya," ujar Burhanuddin.