Rekomendasi Dewan Pakar Tak Pengaruhi Keputusan Golkar Tunjuk Airlangga Hartarto sebagai Capres

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Golkar tetap berpegang pada hasil Rakernas partai terkait Pilpres 2024 yakni capres yang diusung adalah Ketua Umum Airlangga Hartarto. 

Wakil Ketua Umum Parti Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan keputusan mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai capres tidak berubah. 

Airlangga juga diberi mandat untuk mengambil langkah strategis dalam menemukan momentum keputusan Golkar di Pilpres 2024. 

Menurut Ahmad Doli hingga saat ini Airlangga menjadi salah satu ketua umum partai yang paling rajin membangun komunikasi dengan pimpinan partai lain untuk membuka peluang jelang Pilpres 2024. 

Ia juga menilai hasil rapat pleno VIII Dewan Pakar Partai Golkar tidak memengaruhi keputusan Munas, Rapimnas dan Rakernas Golkar untuk mencalonkan Airlangga sebagai capres.

Baca Juga: Bukan Munaslub, Dewan Pakar Minta Airlangga Segera Tentukan Nama Bakal Cawapres Akhir Agustus

Adapun hasil rapat pleno Dewan Pakar Golkar merekomendasikan agar Ketua Umum Airlangga Hartarto segera mengumumkan deklarasi diri sebagai capres dan poros koalisi di Pilpres 2024.

Dewan Pakar memberi tenggat waktu hingga Agustus 2023 kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk mengambil keputusan soal itu.

"Saya enggak tahu tiba-tiba Agustus itu dari mana. Mungkin 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan di mana semua orang bisa menyampaikan haknya sebagai orang yang merdeka, menyampaikan aspirasi," ujar Ahmad Doli di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV, Rabu (12/7/2023).

Sebelumnya Dewan Pakar Partai Golkar mengeluarkan tiga rekomendasi untuk Airlangga Hartarto. 

Rekomendasi pertama, membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi electoral-presidential. 

Baca Juga: Belum Tentukan Bacapres, Golkar Sebut Masih Jalin Komunikasi ke Parpol Lain

Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar. Partai Golkar akan memiliki "kendaraan politik" dalam pencapresan. 

Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2024. 

Rekomendasi kedua, sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu saudara Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir. 

Rekomendasi ketiga, dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangi Pilpres dan Pileg 2024.

Selain rekomendasi itu ada juga muncul wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.

Baca Juga: Gerindra Berharap Golkar Ikut Dukung Prabowo Maju Bacapres Pemilu 2024

Wacana tersebut dilontarkan Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam. Menurutnya Dewan Pakar Golkar ingin mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019. 

Keputusan yang ingin dievaluasi terkait penentuan Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada Pilpres 2024. 

Ridwan juga menyatakan tidak menutup kemungkinan, munculnya potensi Munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.

"Munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga bukan calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga. Kemudian karena munaslub, maka pergantian ketua umum, bisa mengarah ke sana. Tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," kata Ridwan saat dihubungi awak media, Minggu (9/7/2023). Dikutip dari Kompas.com.