Wapres soal Ponpes Al Zaytun: Mungkin Alternatifnya Tidak Dibubarkan, tapi Dibina

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah kemungkinan tidak akan membubarkan Pondok Pesantren (ponpes) Al-Zaytun.

Ma'ruf pun menyebut opsi yang dapat diambil terkait permasalahan tersebut adalah mengedepankan pembinaan terhadap Ponpes Al-Zaytun. 

Hal ini dikarenakan pemerintah masih mempertimbangkan nasib para santri di pesantren yang dipimpin Panji Gumilang tersebut.

"Nah, kemudian pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup, tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar ya, berapa jumlahnya itu," kata Ma'ruf saat memberikan keterangan pers, Rabu (5/7/2023).

"Ini perlu dibina, perlu supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, apa namanya, komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu. Nah, itu perlu dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik," jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, pesantren tetap berjalan dan para santi bisa belajar, tetapi sesuai dengan akidah yang sudah benar.

Wapres pun mengaku telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menangani polemik Al-Zaytun ini.

Ia kemudian meminta publik untuk bersabar menunggu keputusan pemerintah terkait ponpes tersebut.

"Kita tunggu saja, kan saya sudah mempercayakan kepada Menko Polhukam dan semua yang terkait seperti apa akhirnya itu, temuannya seperti apa, putusannya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa, tentang pesantrennya kira-kira seperti itu," tegasnya.

Baca Juga: Soal Kasus Al-Zaytun, Mahfud MD Ungkap Akan Ada Tersangka dalam Waktu Dekat