Polemik Ponpes Al Zaytun, Menko PMK Muhadjir Effendy Tegaskan Santri Tetap Dapat Hak Pendidikan

"Setelah oknum diamankan, satuan pendidikan tetap bisa berjalan secara normal,” imbuh Muhadjir.

Dalam kesempatan lain, Muhadjir menghimbau kepada para orang tua wali dan santri untuk tetap tenang dan tidak perlu merasa gelisah terhadap masa depan pendidikan putra-putrinya.

Pemerintah, kata dia, akan tetap menjamin keberlangsungan pesantren agar hak atas pendidikan kepada para santri tetap didapat.

“Tenang saja, jangan ikut merasa gelisah. Jadi ibarat kita akan menarik rambut di dalam tepung, jangan sampai tepungnya berhamburan," ujarnya.

"Itu prinsip yang akan kita lakukan. Keberlanjutan pesantren tetap akan kita jaga,” kata Muhadjir.

Selain itu, Menko PMK menambahkan jika para orangtua wali atau para santri dimintai keterangan oleh pihak berwajib, untuk dapat menjelaskan secara gamblang dan tidak ditutup-tutupi.

"Upaya ini akan turut mendukung dan mempermudah proses penegakan hukum," ucapnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menggelar rapat terbatas dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Sabtu (24/6) membahas terkait polemik Ponpes Al-Zaytun.

Berdasarkan laporan yang masuk maupun yang disimpulkan oleh tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ada tiga tindakan yang akan dilakukan dalam penanganan masalah Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Tiga tindakan yang dimaksudkan adalah pidana, administratif serta tertib sosial dan keamanan.

Baca Juga: Bareskrim Polri Panggil Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Senin Depan