Penegasan Firli Bahuri Soal Penyelidikan KPK di Kementan: Tak Politis, Janji Bakal Ungkap Semuanya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, lembaganya dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi murni proses hukum, tidak ada unsur politis.

Hal ini disampaikan Firli merespons narasi yang menyebut penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) bermuatan unsur politis.

"Apa yang terjadi KPK itu sepenuhnya adalah proses hukum, tidak ada proses lain, tidak ada politik," kata Firli Bahuri, Kamis (15/6/2023), di Gedung KPK, Jakarta yang dikutip dari video KompasTV.

Ia pun menegaskan, KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tak terpengaruh dengan kekuasaan apa pun.

Firli mengklaim, KPK bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Ia juga memastikan, lembaga antirasuah bekerja sesuai pelaksanaan tugas pokok di KPK.

“Dengan kekuasaan tak terpengaruh, apalagi dengan isu miring," tegas pensiunan polisi tersebut.

"Karena kita bekerja profesional, karena batas-batas profesional itu maka harus bertanggung jawab," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, jenderal polisi dengan pangkat terakhir Komjen itu juga telah menegaskan bahwa KPK bakal mengungkap semua dugaan korupsi di Kementan yang saat ini tengah diselidiki pihanya tersebut.

"Nanti kita akan ungkap semua, ya. Pada saatnya kita sampaikan," ujar Firli.

Baca Juga: Mentan Buka Suara soal Penyelidikan KPK: Saya Juga Simak Sejumlah Pihak Kaitkan dengan Politik

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Kementan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan  penyelidikan dimulai pada awal Januari 2023, penyidik juga telah memanggil puluhan orang untuk dimintai keterangan.

Beberapa dari mereka merupakan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian dan aparatur sipil negara (ASN).

Meski demikian, lembaga antirasuah belum mengungkap obyek penyelidikan tersebut. Mengingat perkara masih dalam penyelidikan.

"KPK juga sudah memiliki bahan keterangan sebagai calon barang bukti,” kata Ali.

Terkait perkara ini, KPK juga telah memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk dimintai keterangan pada Jumat kemarin (16/5).

Namun, karena Syahrul tengah mengikuti acara G20 di India, ia pun meminta untuk menunda pemanggilan tersebut hingga 27 Juni 2023.

Perihal permintaan Syahrul tersebut, KPK mengaku telah melakukan penjadwalan ulang pemanggilan terhadap Politikus NasDem tersebut. Akan tetapi tanggal yang ditetapkan lebih cepat dari permintaan Syahrul, yakni 19 Juni 2023.

"Tim penyelidik segera kirimkan kembali undangan permintaan keterangan dimaksud untuk dapat hadir pada Senin (19/6)," kata Ali Fikri, Jumat.

Baca Juga: Syahrul Yasin Limpo soal Tak Hadiri Panggilan KPK: Jalankan Tugas Negara