Soal Laporan MK atas Denny Indrayana, Kongres Advokat Indonesia akan Lakukan Sejumlah Langkah

Sejumlah pernyataan Denny di media sosial, menurut dia, dilontarkan sebagai politisi Partai Demokrat, bukan seorang advokat.

Baca Juga: Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka, Denny Indrayana: Alhamdulillah Sesuai Aspirasi

"Tentu ini akan menjadi kajian di Kongres Advokat Indonesia bahwa posisi Prof Denny ini dia dalam rangka menjalankan profesi atau bukan," ujarnya.

"Kalau pun dalam rangka menjalankan profesi advokat, dia sedang mengadvokasi siapa, mendapat kuasa dari siapa dan sebagainya, itu kan harus jelas," lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil ketua MK Saldi Isra menyebut, pihaknya akan melaporkan Denny ke organisasi advokat terkait cuitannya yang menuding MK akan menangkan gugatan sistem pemilu proporsional tertutup.

"Kami memilih, hari ini kami merespons pernyataan Denny Indrayana, bahwa pernyataan itu tidak benar," kata Saldi dalam jumpa pers, Kamis (15/6).

Ia menyebut, ketika Denny mencuitkan hal tersebut, belum ada putusan, bahkan belum ada rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Rapat tersebut, kata Isra, baru digelar pada 7 Juni 2023.

Saldi pun mengaku akan menyerahkan kasus dugaan pelanggaran etik Denny Indrayana itu kepada organisasi advokat yang menaungi, yakni KAI.

"Biar organisasi advokatnya yang menilai, apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak," kata 

Isu bocornya putusan MK atas gugatan sistem pemilu proporsional terbuka dicuatkan oleh Denny melalui media sosial Twitter-nya pada 29 Mei 2023.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," tulisnya.

Cuitan tersebut pun menghebohkan warganet dan ditinjau lebih dari 3 juta kali oleh pengguna Twitter.