Ketika Jokowi Geram Anggaran Stunting Rp10 Miliar Malah Dipakai untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tampak geram karena banyak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak tepat penggunaannya. 

Salah satunya yaitu terkait anggaran stunting. Jokowi mencontohkan ada satu daerah yang punya anggaran untuk penanganan stunting mencapai Rp10 miliar. 

Namun, dari jumlah dana yang telah dianggarkan tersebut, mayoritas justru dipakai untuk kegiatan yang berbeda seperti rapat dan perjalanan dinas.

Baca Juga: Ternyata Paparan Asap Rokok Orang Tua Berpotensi Buat Anak Stunting, Ini Penjelasan dari Kemenkes

“Contoh, ada anggaran stunting, 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri), coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp2 miliar.”

Jokowi mengatakan, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dipakai untuk beli telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya.

Sebab, bahan-bahan makanan tersebut manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan malah untuk rapat atau perjalanan dinas.

Jokowi menilai jika anggaran yang dipakai tidak tepat penggunaannya, ia khawatir persoalan stunting tidak akan selesai. Karena itu, ia meminta agar penggunaannya diubah. 

Baca Juga: Cegah Anak Kurang Gizi, Tribun Jakarta Luncurkan Program Semesta Mencegah Stunting di Jakarta Pusat

“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi.

Contoh lainnya, lanjut Jokowi, ada wilayah yang menganggarkan sebesar Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, dari dana yang telah dianggarkan itu, sebanyak Rp1,9 miliar malah dipakai untuk honor pegawai dan perjalanan dinas. Sisanya hanya Rp600 juta yang digunakan untuk pengembangan UMKM secara konkret.

“Itu nanti sisanya yg 0,6 miliar, yang Rp600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret,” kata Jokowi.

“Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu, untuk pameran, jelas.”

Baca Juga: Jokowi: Kita Kehilangan Rp170 Triliun Per Tahun Karena Warga Berobat ke Luar Negeri

Selain itu, Jokowi kembali membeberkan penggunaan anggaran yang tidak tepat yakni terkait alokasi untuk pembangunan dan rehabilitasi balai senilai Rp 1 miliar.

Mestinya, kata dia, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi. Namun, faktanya, sebanyak Rp734 juta atau 80 persen justru dipakai untuk honor pegawai, rapat, dan perjalanan dinas.

“Ini sudah enggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian,” kata kepala negara.

Untuk mengatasi persoalan demikian, Jokowi memandang dibutuhkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

BPKP diminta serius mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

“Jika tidak diawasi, hati hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak?” tutur Jokowi, seperti dikutip Kompas.com.

Baca Juga: Buka Jakarta Fair 2023, Jokowi: Pekan Raya Jakarta Ini Sudah Sangat Akrab dengan Warga Jakarta