JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut semua keterangan yang ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023), benar dan pantang ditarik kembali.
"Ketika meletakkan tangan di atas Alkitab sembari mengangkat dua jemari untuk mengucap sumpah di depan majelis hakim yang terhormat, tak ada keraguan sedikitpun dalam hati dan pikiran saya," tulis Luhut di media sosial Instagram lewat akun, @luhut.pandjaitan, Kamis petang.
Bahkan, sambung dia, ia tak pernah merasa ragu sejak pelaporan, penyidikan, penyelidikan, mediasi, hingga persidangan hari ini.
"Karena tidak ada satupun yang harus saya tutup-tutupi," jelas Menko Marves Kabinet Indonesia Maju itu.
Ia pun menjamin seluruh perkataan dan kesaksiannya dalam sidang kasus pencemaran nama baiknya di PN Jakarta Timur itu benar.
"Seluruh perkataan, sumpah, dan kesaksian yang saya buat di hadapan para penyidik, majelis hakim, sejak awal hingga saat ini adalah benar dan pantang saya tarik kembali di kemudian hari," tegasnya.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Tegaskan Siap Hadir Lagi di Sidang Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti
Melalui akun media sosialnya itu, ia juga mengungkapkan awal mula dirinya mengetahui video berjudul Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!! di kanal Youtube Haris Azhar.
"Sore hari ketika kami sekeluarga berbincang di ruang keluarga, cucu saya bertanya tentang tuduhan yang dialamatkan kepada saya yang bersumber dari video tersebut," tulis Luhut.
"Seketika saya merasa sangat sakit hati dan dirugikan mendengar anggapan yang diberikan kepada saya, sehingga dalam benak saya saat itu hanya terbesit pikiran 'ini semua perlu diluruskan.' Itulah semangat yang mendorong saya untuk hadir memberikan kesaksian di PN Jakarta Timur pagi ini," imbuhnya.
Ia mengaku sudah berupaya menyelesaikan kasus pencemaran nama baiknya itu lewat jalur klarifikasi dan mediasi.
"Sudah beberapa kali saya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang baik, mulai dari meminta klarifikasi kepada terlapor, bahkan meminta izin kepada Kapolda (Metro Jaya, -red) untuk memediasi antara terlapor dan saya pribadi," jelasnya.
Luhut juga mengaku jengkel karena merasa difitnah dalam video yang memuat kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia berjudul Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya itu.
"Karena sebagai sesama manusia meskipun perasaan jengkel ada di hati karena sudah difitnah tidak berdasar seperti itu, saya ingin tetap bersikap adil," terangnya.
Baca Juga: Sidang Haris Azhar-Fatia: Lalu Lintas depan PN Jakarta Timur Macet, Polisi Larang Pengunjung Masuk
Dalam perkara ini, Haris Azhar didakwa dengan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.
Kemudian Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.
Kemudian, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pidana. Terakhir, Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Sementara Fatia didakwa semua pasal yang menjerat Haris Azhar. Kecuali, Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.