Koalisi juga menyebut pernyataan Prabowo tersebut menjadi cermin rendahnya komitmen atas penegakkan dan penghormatan HAM di lingkup internasional maupun nasional.
Hal tersebut, dinilai didapat menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi di masa depan.
Sebab itu, Koalisi mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjelaskan ke publik terkait sikap Prabowo yang disampaikan dalam forum internasional itu.
"Mengingat masalah ini sudah menjadi sorotan publik dan sorotan dunia internasional," tegasnya.
Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa terdiri dari Imparsial, Elsam, Centra Initiative, Amnesty Internasional Indonesia, Public Virtue, PBHI Nasional, WALHI.
Kemudian, YLBHI, Forum de Facto, KontraS, LBH Pers, LBH Masyarakat, ICW, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Malang, Setara Institute, AJI Jakarta.
Adapun Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan Prabowo ramai menjadi sorotan publik, termasuk kalangan internasional.
Proposal resolusi perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina ini disampaikan Prabowo saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6/2023) lalu.
Namun diketahui, proposal yang disodorkan Prabowo tersebut ditolak pihak Ukraina.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga telah menyebut isi proposal tersebut sebagai sikap Prabowo sendiri.
Presiden pun mengatakan, akan memanggil Menhan Prabowo untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina.
"Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).
"Mungkin hari ini atau besok akan saya undang, minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan."
Baca Juga: Jokowi Sebut Belum Bertemu Prabowo untuk Bahas Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.