Kompas TV nasional rumah pemilu

Demokrat Nilai Cawe-Cawe Jokowi Tak Etis: Bagaimanapun Maknanya Jelas Negatif

Kompas.tv - 3 Juni 2023, 13:23 WIB
demokrat-nilai-cawe-cawe-jokowi-tak-etis-bagaimanapun-maknanya-jelas-negatif
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima para finalis ajang Puteri Indonesia tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (22/05/2023). Demokrat kembali mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024. (Sumber: Sekretariat Kabinet RI)
Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat kembali mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024. 

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bagi pihaknya, pernyataan Jokowi yang mengatakan akan cawe-cawe, tidak etis.

"Kalau dari kami, bicara etis atau tidak etis, jelas. Jika dari kami, tidak etis," kata Herzaky dalam program Dua Arah Kompas TV, Jumat (3/6/2023).

Ia kemudian menyinggung pernyataan Jokowi yang mengatakan akan cawe-cawe dengan maksud memastikan pemilu berjalan jujur dan adil.

Menurut Herzaky, untuk memastikan pemilu berjalan lancar, jujur, dan adil merupakan tugas Jokowi sebagai presiden sehingga diksi cawe-cawe dinilai tidak tepat.

Pasalnya, kata dia, istilah cawe-cawe dapat diartikan sebagi upaya intervensi.

"Kalau kemudian bersandar pada cawe-cawe ini untuk kepentingan negara, bahwa ini untuk memastikan pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Loh itu bukan cawe-cawe namanya. Kalau cawe-cawe itu ikut-ikutan, mengurus, membereskan, melakukan. Kalau memastikan pemilu jujur dan adil itu memang tugas utama presiden," tegasnya.

"Kita enggak mau tugas utama ini, beliau sampaikan cawe-cawe atau ikut-ikutan, sehingga kesannya nanti kalau ada yang gagal atau bermasalah, 'Bukan saya loh, kan saya hanya ikut-ikutan saja.' Ini kan enggak benar, namanya cuci tangan. Tapi kalau misalnya bagus, dapat kredit beliau."

Sehingga Herzaky pun mengingatkan agar tidak keliru dalam menangkap maksud cawe-cawe tersebut.

"Nah ini yang kami tidak mau, jangan sampai keliru dalam menangkap cawe-cawe. Ada yang menyebut cawe-cawe positif itu tugas utamanya kok," jelasnya.

"Yang kedua, cawe-cawe bagaimanapun maknanya jelas-jelas negatif."

Baca Juga: Nasdem: Buat Apa Dibuat Bawaslu dan DKPP kalau Presidennya Malah Cawe-Cawe

Namun pernyataan Herzaky ini langsung dibantah Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini.

Faldo menegaskan, cawe-cawe yang dimaksud Jokowi adalah bukan untuk mengintervensi, melainkan demi kepentingan bangsa dan negara.

"Kita melihat ada banyak kegiatan yang akan berjalan ke depan, PR yang terus dihadapi, dan Indonesia sedang menuju negara yang lebih maju, tentu Presiden punya concern untuk pekerjaannya dilanjutkan," ucap Faldo.

"Jadi jangan melihat cawe-cawe itu dipotong. Cawe-cawe itu untuk bangsa dan negara."

Ia pun menegaskan sebagai Kepala Negara dan seorang negarawan, Jokowi tentu akan memikirkan bagaimana masa depan bangsa ini.

"Karena beliau punya kecintaan kepada republik ini," tegasnya.

Jokowi akan Cawe-Cawe di Pemilu 2024

Presiden Jokowi mengakui dirinya akan cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik menjelang Pilpres 2024.

Ia menilai bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2030.

Presiden Ketujuh RI itu menilai kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," katanya di hadapan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin (29/5).

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," imbuhnya.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan.

Dalam hal ini, Jokowi menginginkan Pemilu Serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

Kemudian pemimpin nasional ke depan juga diharapkan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi, transisi energi bersih, dan lainnya.

Selain itu, Jokowi mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara bebas dan adil. Karenanya, kata dia, Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN.

Terakhir, Jokowi ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu.

Baca Juga: Saat Ganjar Bela Jokowi soal Cawe-cawe: Sebagai Kader Partai, Beliau Punya Hak Politik


 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x