Minta MK dan Polisi Telusuri Dugaan Kebocoran Putusan, Mahfud: Ini Bahaya Bisa Terjadi Jual Beli

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan uji materi sistem Pemilu dinilai merusak kehidupan hukum Indonesia. 

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan dirinya tidak mempermasalahkan Denny Indrayana selaku pihak yang menyatakan mendapat informasi kredibel terkait putusan MK soal uji materi UU Pemilu.

Menurut Mahfud pihak yang harus ditelusuri adalah dari MK, sebab Denny sangat jelas menyatakan mendapat informasi kredibel. Tentu saja info kredibel bukan berasal dari luar tetapi internal MK. 

"Yang saya sayangkan itu yang dikatakan itu info kredibel. Kalau dari luar pasti tidak kredibel maka yang saya minta selidiki kasus kebocoran itu di MK, saya datangi MK cari itu, merusak kehidupan hukum kita," ujar Mahfud saat dihubungi di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV, Rabu (31/5/2023).

Baca Juga: Mahfud MD Minta Polisi Usut Pembocor Putusan MK | LAPSUS

Mahfud menegaskan selama menjadi hakim MK, dirinya tidak pernah berbicara dengan pihak lain terkait perkara di MK dan tidak pernah memberi isyarat terkait putusan. 

Meski pernah menjadi Hakim MK, Mahfud tetap menjaga jarak dengan sembilan hakim MK agar tidak muncul penilaian ada intervensi pemerintah.

Mahfud juga menjelaskan dirinya pernah memecat pegawai MK yang diketahui membocorkan rahasia putusan ataupun perkara di MK. 

"Orang dalam MK kan banyak harus dicari. Di mana-mana di dunia ini tidak boleh hakim sedang memproses perkara lalu bocor salah satu pembicaraannya," ujar Mahfud.

Baca Juga: 8 Ketua Fraksi Parpol DPR Nyatakan Sikap Menolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup!

Lebih lanjut Mahfud mendorong agar kepolisian dan internal pengawas di MK menelusuri dugaan kebocoran putusan MK ini secara serius.