Pakar Politik Sebut saat Ini Nasdem Miliki Dua Sikap Politik yang Berbeda

JAKARTA, KOMPAS.TV – Partai Nasdem dianggap memiliki dua sikap politik yang berbeda saat ini. Perbedaan ini terlihat saat Nasdem bersikap sebagai pengusung capres, dan Nasdem sebagai anggota koalisi pendukung pemerintah.

Penilaian itu disampaikan oleh pakar komunikasi politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Karim Suryadi, dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (31/5/2023)

“Menurut saya, antara sikap politik NasDem yang mengusung calon presiden, berbeda dengan mayoritas koalisi pendukung pemerintah. Dengan sikapnya mengkritik pemerintah itu dua hal yang berbeda, meskipun tidak bisa dipisahkan,” tuturnya.

“Kenapa saya bilang dua hal berbeda? Sikap NasDem berada dalam koalisi pemerintahan itu adalah sikap yang diambil ketika dia membentuk pemerintahan Joko Widodo.”

Sementara sikap NasDem mengusung calon presiden yang berbeda, merupakan sikap partai tersebut untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga: NasDem Beber Isi Pertemuan Koalisi di Pulau Milik Surya Paloh, Bahas Cawapres Anies

Namun, lanjut dia, hal ini saling bertemali dan menjadi persoalan karena calon presidennya mengkritik pemerintah.

“Saya pikir intinya bukan masalah memilih calon presiden yang berbeda, sebab kalau dibandingkan dengan PDIP yang juga mencalonkan calon presiden yang berbeda dengan Golkar, dengan PAN, Gerindra, itu tidak jadi soal, tapi kritiknya.”

Ia juga mengaku yakin bahwa keputusan NasDem untuk berbeda dengan koalisi yang lain tersebut didasarkan atas penilaian terhadap pemerintahan Joko Widodo, dan itu yang menjadi ciri sebuah sikap politik.

“Jadi, saya ingin katakan bahwa hubungan antara satu partai, hubungan antara orang dengan penguasa, dengan kekuasaan, itu ada dua.”

“Pertama, hubungan biasa saja sebagai pendukung, dan yang kedua, hubungan yang mengidentifikasi diri,” imbuhnya.

Selama ini, lanjut Karim, seperti halnya partai-partai pendukung pemerintah, NasDem sudah mengidentifikasi diri sebagai pendukung pemerintahan Joko Widodo.

Saat ditanya, apakah sikap politik NasDem tersebut wajar, Karim menyebut dirinya justru ingin melihat sikap partai koalisi pendukung pemerintah.

“Menurut saya adalah hal yang wajar jika PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) menilai kualitas koalisi ini, termasuk memberi masukan pada presiden untuk mengevaluasi kabinetnya.”

“Nah, apakah presiden akan menuruti masukan itu untuk mengevaluasi menterinya, itu kan menjadi haknya presiden,” imbuhnya.

Menurut Karim, sebenarnya bukan NasDem atau partai pendukung pemerintah yang harus memutuskan keluar dari kabinet.

Baca Juga: Nasdem Ingatkan Jokowi Tak Cawe-cawe di Pemilu 2024 untuk Kepentingan Pribadi

“Sebab wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan itu ada pada presiden.”

“Jadi, menurut saya, meskipun situasi ini sangat kritikal, dinilai tidak etis, tetap aturan kita adalah presiden yang berhak, berwenang untuk mengangkat, mengevaluasi menteri,” tuturnya.