Soal Cawe-Cawe Jokowi Jelang Pilpres 2024, Demokrat: Presiden Bukan Ketum Partai, Harus Netral

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny Harman menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara harus netral dan tidak boleh cawe-cawe (ikut campur) dalam kontestasi politik pemilihan umum presiden (Pilpres) 2024.

"Presiden kan kepala negara, bukan ketua umum partai. Menurut kami harus netral, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny, Selasa (30/5/2023) sebagaimana diwartakan jurnalis Kompas TV Rangga dan Yohan.

Ia pun menilai, Jokowi yang mengaku cawe-cawe demi kepentingan negara dan bangsa merupakan alasan yang tidak tepat. Sebab alasan tersebut bisa disalahgunakan oleh aparat negara lainnya.

"Kalau Kepala Negara mau cawe-cawe buat kepentingan negara dan bangsa ke depan, maka alasan yang sama bisa dipakai Kapolri, Mahkamah Agung, ketua MK (Mahkamah Konstitusi), oleh jaksa agung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), jadi hati-hati, apa mau begitu semua?" ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, Demokrat tetap berpandangan bahwa presiden itu harus netral, meskipun boleh memberikan dukungan sebagai petugas partai.

"Tapi dia (Jokowi) tidak boleh menggunakan aparatur negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi: Pilpres 2024 Krusial, Saya Cawe-cawe Tidak akan Netral

"Jadi tidak boleh gunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya, tidak boleh menggunakan aparatur negara untuk membatasi, menghalang halangi, dan menyingkirkan calon calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya, terangnya.

Ia pun menuntut agar Presiden menjaga iklim demokrasi dan persaingan sehat dalam politik sebagai kepala negara.

"Dia bukan sebagai petugas partai, itu intinya," tegasnya.

Benny menekankan, presiden tidak boleh memakai alat-alat negara untuk menghalangi capres atau cawapres dari kubu oposisi. 

"Meskipun tidak dukung, harus serahkan sepenuhnya pada rakyat untuk memilih, menjaga netralitas," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui bahwa dirinya cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik menjelang Pilpres 2024.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore. 

Baca Juga: Ketua Bappilu PDIP: Cawe-cawe Presiden Jokowi di Pemilu 2024 Masih Sesuai Adab

Ia menilai, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2030.

Oleh karena itu, Presiden Ketujuh RI itu menilai, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," katanya di hadapan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin (29/5).

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," imbuhnya.