Soal Cawe-Cawe Jokowi Jelang Pilpres 2024, Demokrat: Presiden Bukan Ketum Partai, Harus Netral

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny Harman menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara harus netral dan tidak boleh cawe-cawe (ikut campur) dalam kontestasi politik pemilihan umum presiden (Pilpres) 2024.

"Presiden kan kepala negara, bukan ketua umum partai. Menurut kami harus netral, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny, Selasa (30/5/2023) sebagaimana diwartakan jurnalis Kompas TV Rangga dan Yohan.

Ia pun menilai, Jokowi yang mengaku cawe-cawe demi kepentingan negara dan bangsa merupakan alasan yang tidak tepat. Sebab alasan tersebut bisa disalahgunakan oleh aparat negara lainnya.

"Kalau Kepala Negara mau cawe-cawe buat kepentingan negara dan bangsa ke depan, maka alasan yang sama bisa dipakai Kapolri, Mahkamah Agung, ketua MK (Mahkamah Konstitusi), oleh jaksa agung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), jadi hati-hati, apa mau begitu semua?" ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, Demokrat tetap berpandangan bahwa presiden itu harus netral, meskipun boleh memberikan dukungan sebagai petugas partai.

"Tapi dia (Jokowi) tidak boleh menggunakan aparatur negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi: Pilpres 2024 Krusial, Saya Cawe-cawe Tidak akan Netral

"Jadi tidak boleh gunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya, tidak boleh menggunakan aparatur negara untuk membatasi, menghalang halangi, dan menyingkirkan calon calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya, terangnya.

Ia pun menuntut agar Presiden menjaga iklim demokrasi dan persaingan sehat dalam politik sebagai kepala negara.