Menteri Risma Tak Dimintai Keterangan saat Penyidik KPK Geledah Kantor Kemensos hingga 8 Jam

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini disebut tidak dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada saat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (23/5/2023) kemarin.

Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Sosial bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa.

Sigit menjelaskan, Mensos Risma tidak dimintai keterangan karena kasus yang tengah disidik oleh penyidik KPK adalah kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode 2020-2021.

Baca Juga: KPK Angkut 3 Koper usai Geledah Rumah Dinas Bupati Bogor Ade Yasin

Kasus tersebut bergulir pada September 2020 silam. Sedangkan Risma, kata dia, baru menjabat sebagai Mensos pada Desember 2020 menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi.

"Enggak lah (Risma tidak dimintai keterangan). Kan, itu terjadi tahun 2020. Apalagi yang mau dikonfirmasi wong sudah kejadian ya," kata Sigit dikutip dari tayangan KompasTV, Selasa (23/5) malam.

Sigit mengungkapkan, ketika penyidik KPK datang untuk melakukan penggeledahan, Risma bersama timnya tengah mengadakan rapat internal.

Di saat penggeledahan berlangsung, Risma disebut tetap bekerja seperti biasa. Menurut Sigit, penggeledahan yang dilakukan KPK tidak mengganggu aktivitas di Kemensos. 

Baca Juga: Risma Sedang Rapat Ketika Penyidik KPK Datang Geledah Kemensos Terkait Bansos Beras 2020

Bahkan, rapat yang dilakukan oleh Risma bersama timnya tetap dilanjutkan hingga sore hari. Setelah selesai menggeledah, penyidik KPK sempat berpamitan.

"Melanjutkan meeting kita sampai sore. Ketika mereka selesai, mereka kemudian pamitan dan mengucapkan terima kasih (karena telah kooperatif)," ujar Sigit.

 

Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa Kemensos sama sekali tidak akan menutup-nutupi atau membuat skenario apa pun mengenai kasus duagaan korupsi tersebut.

"Kami tidak melakukan dan menutup-nutupi apa pun, tidak mengkoordinasikan apa pun, tidak melakukan skenario apa pun. Ya sudah memang seperti itu dan yang kami katakan kejadian yang sudah lalu," kata Don.

Sebelumnya diberitakan, KPK menggeledah Kantor Kemensos terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

Baca Juga: Cara Cek Penerima Manfaat Bansos Kemensos 2023, Dapat Bantuan Apa Saja?

“Benar, ada kegiatan dimaksud,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Selasa (23/5).

Pada kesempatan sebelumnya, Ali menyebut dugaan korupsi ini menyangkut satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka. Tetapi, identitas mereka baru akan dibuka ketika penyidikan dirasa sudah cukup.

Belakangan, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Direktur Utama PT Trans Jakarta yang mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo ke luar negeri.

Selain itu, KPK mencegah lima orang lainnya, yakni Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto. Keenam orang itu dicegah bepergian keluar negeri sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023.

Baca Juga: Hari Ini, KPK Periksa Bos Maspion Usut Kasus Korupsi Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah