Anies Bandingkan Capaian Pembangunan Jalan Pemerintahan SBY dan Jokowi di Milad ke-21 PKS

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, membandingkan capaian pembangunan jalan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengutip data yang dirilis Katadata terkait pembangunan jalan di masa pemerintahan Jokowi.

“Pemerintahan kali ini memberikan jalan tol terpanjang, 63 persen jalan tol berbayar dibangun di pemerintahan sekarang (15.000-an kilometer),” ujar Anies saat berpidato dalam acara peringatan Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Ia juga menyebutkan, ruas jalan tidak berbayar yang dapat digunakan semua warga secara gratis pada pemerintahan Jokowi terbangun sepanjang 19.000-an kilometer.

Baca Juga: PKS: Cawapres Anies Diumumkan setelah Sekber Koalisi Perubahan Terbentuk, Sekitar Juni-Juli 2023

Menurut Anies, selama pemerintahan SBY, total panjang ruas jalan tak berbayar yang dibangun mencapai 144.000 kilometer.

“Kita belum bicara mutu dan standarnya. Tetapi yang perlu kita perhatikan sekarang, ketika berbicara keberpihakan, berbicara institusi ekonomi, memberikan kesempatan kepada semuanya,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anies juga membeberkan perbedaan negara yang memeras dan inklusif.

Ia menjelaskan, kegagalan atau kemunduran suatu bangsa ditentukan oleh institusi politik dan ekonomi. Ketika institusi politik dan ekonomi bersifat ekstraktif atau memeras atau menyingkirkan semua, negara akan mengalami kemunduran.

Sebaliknya, jika inklusif, kata dia, suatu negara bisa berkembang.

Anies mengatakan negara yang memeras atau menyingkirkan, cenderung mengonsolidasikan kewenangan pada suatu kelompok, kekuasaan tidak disebar dan dibagikan kepada semua.

Kemudian, lanjut dia, memberikan partisipasi yang terbatas dan terkendali serta meminggirkan mereka yang memiliki pikiran politik yang berbeda.

Baca Juga: Anies Baswedan Posisi Terbawah di Survei, Peneliti LSI Denny JA Ingatkan Hasil Pilkada DKI Jakarta

 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut negara yang memeras atau menyingkirkan sering tidak mengindahkan etika, melakukan tebang pilih dalam menerapkan peraturan yang dibuat untuk menguntungkan mereka yang berada di lingkar kekuasaan.

“Mudah-mudahan tanda-tanda di negeri ini tidak ada di negeri kita, ada yang merasakan? Jangan sampai ada,” ucap Anies.

Dari segi ekonomi, kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, negara yang ekstraktif cenderung membatasi ekonomi dan sumber daya hanya untuk sebagian kalangan.

Baca Juga: Berpidato di Milad ke-21 PKS, Anies Beberkan Perbedaan Negara yang Memeras dan Inklusif

Anies menegaskan hal ini harus dihindari dan penyalahgunaan seperti ini harus diawasi.

Sementara negara yang inklusif, sambungnya, melayani semua kalangan, saling mengawasi dan menyeimbangkan tanpa konflik kepentingan.

Selain itu, kata dia, tidak ada market player yang sekaligus bertindak sebagai regulator atau pembuat peraturan.

“Kalau pedagang ya pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan terkait perdagangan. Tidak rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk,” kata Anies.

Dia menambahkan, suatu negara yang inklusif menjunjung rule of law, memperkuat cabang-cabang hukum sehingga transparan dalam mengambil keputusan.

Negara juga akan memberikan kesempatan kepada warga untuk menyuarakan aspirasi tanpa takut dan terbuka terhadap kritik.