Masalah Hukum Menkominfo Tidak Ada Kaitan dengan Politik, KSP: Kasus Berjalan Sebelum Deklarasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin turut prihatin dengan permasalahan yang menjerat Menkominfo Johnny G Plate.

Menurut Ngabalin jauh-jauh hari sebelum Presiden Jokowi melantik para menteri, wakil menteri atau kepala lembaga, diharapkan tokoh yang mengisi jabatan dapat bekerja menjalankan visi misi presiden.

Presiden, sambung Ngabalin, juga dalam beberapa kesempatan mengingatkan untuk menghindari masalah hukum termasuk tindak pidana korupsi.

"Karena itu ketika hal ini sudah masuk dalam hukum, maka presiden tidak akan intervensi dan tidak ada hak istimewa untuk siapa pun," ujar Ngabalin di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV, Rabu (17/5/2023).

Baca Juga: Kata Surya Paloh Soal Intervensi Politik Terkait Penetapan Tersangka Johnny G Plate

Lebih lanjut Ngabalin menegaskan, permasalahan hukum Menkominfo Johnny G Plate tidak ada kaitannya dengan politik jelang Pilpres 2024, hingga koalisi partai. 

Termasuk hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Menurutnya hal tersebut tidak mungkin lantaran sedari awal presiden mengingatkan para menteri untuk menghindari ikut campur dalam proyek. Fokus para menteri adalah menjalankan tugas dalam visi misi Presiden.

Bahkan pada bulan Oktober 2022 saat Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden kasus ini sudah berjalan di Kejaksaan Agung.

Baca Juga: Datangi NasDem Usai Plate Ditahan, Anies: Allah Akan Berpihak pada Kebenaran

Di sisi Partai Nasdem melalui ketua umumnya Surya Paloh juga menegaskan bahwa permasalahan yang menyeret kadernya murni masalah hukum, tidak ada urusannya dengan politik. 

"Karena itu tidak ada masalah apa pun dalam urusan politik. Jadi tidak boleh dikait-kaitkan urusan politik dengan penegakan hukum secara murni," ujarnya.