Bantah Penilaian KPP Ubah Progam Jokowi, Nasdem: Esensi Perubahan Itu Keberlangsungan dan Perbaikan

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Nasdem memastikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak merancang program yang mengubah kebijakan yang sudah dibangun pemerintah sebelumnya. 

Wakil Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan dalam dokumen kerja sama antara Partai Nasdem, Demokrat dan PKS tertera esensi atau hal pokok dari perubahan dan persatuan adalah keberlangsungan dan perbaikan.

Hermawi mengakui selama 10 tahun mengawal pemerintahan Jokowi, Nasdem memahami program-program yang perlu keberlangsungan dan diperbaiki. 

"Kami bagian dari pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Apa yang terjadi sekarang sedikit banyak kami punya andil. Jadi esensi perubahan dan persatuan itu keberlangsungan dan perbaikan," ujar Hermawi di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV "Jokowi Intervensi Pesta Demokrasi?", Rabu (10/5/2023).

Baca Juga: Nasdem Sesalkan Sikap Pemerintah Pertajam Perbedaan, Surya Paloh: Apa Artinya Revolusi Mental Jokowi

Hermawi juga tidak sependapat dengan penilaian bahwa KKP bakal mengubah seluruh program baik yang dijalankan pemerintahan Jokowi. 

Hal ini jugalah yang membuatnya menjadi heran mengapa Nasdem tidak diundang Presiden Jokowi ke Istana Merdeka untuk membahas mengenai arah Indonesia ke depan. 

Bahkan pernyataan Presiden Jokowi yang menilai Nasdem sudah punya koalisi sendiri seolah mempertajam penilaian Nasdem bersama KKP dan Anies Baswedan akan mengubah seluruh program, kebijakan dari pemerintah sebelumnya.

"Sebenarnya yang kita dambakan dan kita harapkan dari seorang presiden, dia lebih menonjolkan kenegarawanannya. Dia harus clear dalam hal-hal seperti ini," ujar Hermawi. 

Baca Juga: [FULL] Surya Paloh: “Salah Nasdem Apa?” | Ni Luh

Lebih lanjut Hermawi menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait Nasdem, membuat pihaknya seakan ditinggalkan. Padahal Nasdem merupakan partai pengusung Jokowi.

Tak hanya itu, sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan Jokowi sebagai capres 2014, Nasdem partai pertama yang mencalonkan Jokowi sebagai bakal capres di Pilpres 2014. 

"Bapak Presiden sendiri yang mengatakan Nasdem sudah punya koalisi lain. Berarti yang dibicarakan di sana soal koalisi, karena kita dianggap koalisi sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah kalau bicara koalisi, ya maaf, jangan pakai istana dong," ujar Hermawi.

"Tatapi yang lebih kita harapkan, diharapkan oleh generasi muda sebagai pendidikan politik yang baik adalah presiden harus jadi negarawan, dia harus clear," pungkas Hermawi. 

Baca Juga: Anies Minta Pemerintah Netral dan Tak Pengaruhi Rakyat di Pilpres 2024

Sebelumnya Presiden Jokowi menjelaskan alasan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Selasa malam (2/5/2023).

Jokowi mengatakan Nasdem berbeda koalisi dengan partai-partai yang diundang. Dia menyebut enam partai yang hadir ingin membentuk koalisi sendiri di Pilpres 2024.

"NasDem itu, kita bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Ini gabungan partai yang kemarin berkumpul kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Jokowi menyebut enam partai politik yang datang ingin membicarakan strategi besar. Menurutnya, hal itu tidak bisa dibicarakan bila ada perwakilan koalisi lain.

Baca Juga: JK Minta Jokowi Tak Terlibat Urusan Pilpres, Begini Jawaban PDI Perjuangan...

"Masa yang ini tahu strateginya? Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa," ujarnya.

Adapun enam pimpinan partai politik yang diundang yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP M Mardiono.