Ini Alasan JK Wanti-Wanti Jokowi Tidak Terlalu Jauh Ikut Campur Urusan Koalisi dan Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak terlalu jauh mencampuri urusan politik di Pilpres 2024. 

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan, dari pengalamannya Presiden Jokowi bisa mencontoh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak mencampuri urusan Pilpres di akhir masa pemerintahan. 

Jusuf Kalla menilai kedua tokoh tersebut betul-betul tidak mencampuri urusan Pilpres agar pemilihan kepala negara bisa berjalan adil, terbuka dan jujur. 

"Makanya saya katakan waktu itu jangan terlalu jauh. Saya paham bahwa seorang presiden itu juga bagian dari politisi karena itu saya katakan jangan terlalu jauh," ujar Jusuf Kalla di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV "Jokowi Intervensi Pesta Demokrasi?", Rabu (10/5/2023).

Baca Juga: Jusuf Kalla Minta Jokowi Tak Terlibat Urusan Politik Jelang Pilpres 2024: Supaya Demokratis!

JK, sapaan Jusuf Kalla, mengakui tidak ada larangan untuk presiden ikut terlibat dalam politik jelang Pilpres 2024. 

Namun ada batasan-batasan yang perlu dicermati. Semisal tidak mencampuri koalisi antar partai politik dan memisahkan partai politik yang bukan bagian dari pemerintah. 

Menurut JK jika presiden telah masuk ke ranah tersebut, maka aparat juga akan ikut campur lantaran pimpinan tertinggi sudah memberi arahan terkait capres dan cawapres atau koalisi pendukung pemerintah dan bukan pendukung pemerintah. 

Jika aparat ikut terlibat maka ujungnya bisa memengaruhi Pemilu yang menjadi tidak adil dan tidak jujur. 

Baca Juga: Politisi Demokrat, Benny K Harman Tuding Presiden Jokowi Tak Netral dalam Pilpres 2024!

"Ini bagian dari demokrasi kita yang perlu dijaga. Ini pengalaman sejak dulu jangan kembali ke Orde Baru di mana Polisi, Babinsa, gubernur ikut campur untuk memenangkan Golkar, partai saya," ujar JK.