Parpol Pasang Wajah Lama Jadi Bakal Caleg di Pileg 2024, Apakah Masyarakat Masih Tertarik?

JAKARTA, KOMPAS TV - Partai politik (parpol) yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024 memilih untuk mengusung bakal calon anggota legislatif (caleg) dari kalangan petahana atau yang sudah duduk di kursi parlemen. 

Kekuatan para petahana diyakini masih bisa memastikan perolehan kursi bagi parpol setidaknya sama dengan raihan pada pemilu periode sebelumnya.

Baca Juga: Ogah Maju Jadi Bakal Caleg, FX Rudy: Saya Ingin Fokus Menangkan Puan dan Anaknya

Salah satu parpol yang akan mengikutsertakan kembali seluruh petahana anggota DPR dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 adalah Partai Nasdem. 

Sebanyak 58 petahana akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka menjadi bagian dari seluruh bakal calon anggota legislatif (caleg) Nasdem, baik dari tingkat DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, pihaknya mewajibkan seluruh petahana anggota DPR untuk maju kembali. Mereka diberikan nomor urut pertama di seluruh daerah pemilihan (dapil). 

Ada pula sanksi yang bakal dikenakan kepada petahana yang tak maju di Pileg 2024, kecuali dengan alasan tertentu yang disetujui partai.

”Incumbent itu, kan, kader-kader terbaik partai. Mereka sedang melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat, sehingga secara elektoral lebih kuat,” kata Ali seperti dikutip dari Kompas.id, Rabu (10/5/2023).

Ia membenarkan, partai berharap para petahana bisa terpilih kembali sehingga perolehan kursi parpol setidaknya bisa sama atau tak jauh berkurang dari raihan di pemilu sebelumnya. 

Pencalonan petahana anggota DPR kali ini juga sudah didasarkan pada sejumlah evaluasi. Sebab, berkaca pada Pemilu 2019, jumlah petahana anggota DPR dari Nasdem yang terpilih jauh lebih kecil dari jumlah yang didaftarkan.

”Dari total 36 petahana, hanya 12 yang terpilih kembali, sedangkan 24 orang lainnya tidak lolos ke parlemen pada Pemilu 2019,” kata Ali.

Selain Nasdem, para petahana anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga akan kembali mengikuti Pileg 2024. Sama halnya dengan Nasdem, PPP juga mewajibkan seluruh petahana untuk maju kembali. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, PPP memperoleh 18 kursi di DPR.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy menjelaskan, pencalonan para petahana didasarkan pada pertimbangan formil bahwa mereka adalah kader yang terbukti mampu bertahan dalam pertarungan pileg. 

Secara ideologis, mereka juga merupakan sosok yang terus memperjuangkan nilai-nilai yang diinstruksikan oleh partai melalui komisi masing-masing.

”Para petahana sudah mengerti gaya perjuangan PPP, mereka juga menjadi juru tafsir yang paling sah atas apa yang mereka alami sekaligus pemberi testimoni (atas kerja PPP),” ujarnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus melihat, upaya parpol untuk mencalonkan kembali para petahana merupakan langkah yang tepat secara elektoral. 

Berdasarkan riset Formappi, pada Pemilu 2019 jumlah petahana yang terpilih kembali mencapai 321 orang atau 56 persen dari total anggota DPR terpilih. Sementara itu, jumlah caleg baru yang terpilih adalah 254 orang atau 44 persen dari total anggota DPR terpilih.

Dari sembilan parpol yang lolos ke parlemen pada 2019, hanya di Partai Nasdem yang jumlah keterpilihan caleg barunya lebih tinggi ketimbang caleg petahana. Sebanyak delapan parpol lainnya didominasi oleh mereka anggota DPR yang sudah pernah menjabat.

Kendati demikian, Lucius menilai, jelang Pemilu 2024, parpol-parpol hanya menggunakan perspektif elektoral dalam mengajukan para petahana untuk kembali mengikuti pileg. 

 

Sebab, jika mengacu pada kinerja mereka, baik dalam fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan, tidak ada alasan kuat bagi parpol untuk kembali mencalonkan para petahana. Kinerja mereka cenderung kontroversial sehingga berdampak pada kekecewaan publik.

Baca Juga: PAN Daftarkan Bacaleg 12 mei, PKB Tunggu UKK

Menurut Lucius, tingginya tingkat keterpilihan petahana menunjukkan bahwa publik belum mempertimbangkan berbagai informasi mengenai kinerja DPR yang konsisten tak memuaskan, begitu pula sejumlah kasus hukum yang melibatkan mereka.

”Pemilih cenderung pragmatis, mudah menilai kebaikan singkat caleg saat kampanye sebagai basis pertimbagan untuk memilih kembali petahana,” kata Lucius.