2 Opsi Atasi Komplikasi Politik Versi Pengamat: Jokowi Reshuffle Menteri NasDem atau Keluar Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.TV – Partai NasDem yang saat ini telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres), masih berada di koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Tiga menteri dari partai besutan Surya Paloh itu pun masih berada di kabinet Jokowi. Sementara, Anies Baswedan sebagai bacapres juga masih mengkritisi kebijakan pemerintah. Salah satunya tentang kendaraan listrik.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, berpendapat, kondisi ini menyebabkan adanya potensi komplikasi politik.

Menurutnya, koalisi partai politik pendukung pemerintah masih akan berlanjut hingga Oktober 2024 mendatang.

Sementara, saat ini setidaknya sudah ada dua atau tiga koalisi yang akan bertarung pada perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Nah, di sinilah ada irisan waktunya, ketika koalisi pemerintahan baru selesai di Oktober 2024, sementara proses menuju  pilpres itu ada dinamika yang cukup kencang, terkait isunya, waktunya, ada irisan di sana,” kata Hanta dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (9/5/2023).

“Saya ingin mengatakan ada potensi komplikasi politik.”

Hanta menyebut bahwa tidak ada masalah dari pengusungan Anies Baswedan sebagai bacapres oleh partai NasDem.

Baca Juga: Surya Paloh Beri Pandangan Positif dan Negatif soal Pernyataan Jokowi Nasdem sudah Beda Koalisi

“Tapi mulai menjadi problematik, catatan saya, satu, ketika posisinya di antara Anies sebagai (bakal) capres itu berdiametral dengan pemerintahan sekarang, misalnya dari sisi isu.”

“Kedua, nanti kalau misalnya mulai narasinya yang dibangun oleh Anies adalah narasi perubahan, ketika bicara narasi perubahan, maka masuklah isu-isu narasi mengkritisi, dan itu tidak keliru,” ia menegaskan.

Hanta menyebut bahwa jalan yang dipilih oleh Anies untuk mengkritisi pemerintahan saat ini sudah benar.

Terlebih dengan posisi Anies saat ini, yang mengusung isu perubahan, dan bukan melanjutkan yang sudah ada.

“Posisi Anies adalah berbeda dengan sekarang, bukan melanjutkan. Itu sudah benar, betul sekali, mengkritik pemerintah.”

“Komplikasi politiknya mulai muncul ketika Anies mengusung isu perubahan, mengkritisi isu-isu yang sekarang menjadi kinerja pemerintahan termasuklah di dalamnya ada tiga menteri dari Partai NasDem,” imbuhnya.

Menurutnya, masalah mulai muncul saat Partai NasDem masih berada di pemerintahan, karena NasDem merupakan partai utama yang mendukung  Anies Baswedan.

Sementara, hingga jelang pemilu mendatang, Anies disebutnya akan mengusung isu-isu yang tidak mendukung pemerintahan.

“Karena itulah, saya kira inilah komplikasi akan muncul dan harus dicari titik tengahnya solusi agar tidak menimbulkan dilema politik ini.”

“Posisi ini menurut saya akan berpotensi menyebabkan NasDem selain dilematis, akan menyebabkan NasDem memiliki posisi dua kaki,” tuturnya.

Satu sisi, kata dia, NasDem tetap mempunyai tiga menteri di dalam pemerintahan, yang merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi.

Tetapi di sisi lain, beberapa politisi NasDem, termasuk bacapresnya, mengkritisi pemerintahan di mana NasDem ada di dalamnya.

Meski demikian, Hanta menampik jika disebut apa yang dilakukan Partai NasDem merupakan sesuatu yang tidak etis.

Sebab, menurutnya, tidak ada hal yang dilanggar oleh Partai NasDem, baik secara regulasi maupun secara etik.

“Tetapi ada opsi jalan tengah, jalan keluar, ada dua. Satu, Pak Jokowi sebagai pemilik otoritas memutuskan mengeluarkan tiga menteri dari NasDem.”

Baca Juga: Respons Isu KIB Bubar, NasDem: Koalisi Perubahan Terbuka Bila Mau Gabung

“Kedua, ini lebih realistis karena yang memulai adalah Nasdem, memutuskan memilih (bakal) capres dan mengusung isu perubahan dan mengkritisi pemerintah, maka NasDem menarik tiga menterinya di dalam kabinet, itu paling bagus,” tuturnya.

Hanya saja, masalahnya, kedua pihak sama-sama tidak mau melakukan hal itu untuk mencari simpati publik.

“Siapa yang melakukan, kemudian mereka dikesankan terzalimi, itu bisa mendapatkan simpati publik. Tapi kalau salah satu mengambil sikap itu, selesailah problem atau komplikasi politik ini.”