JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai bahwa masukan Jusuf Kalla (JK) soal presiden jangan terlalu ikut campur urusan politik jelang Pilpres 2024 merupakan hal yang bagus.
Hal itu disampaikan mardani dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Senin (8/5/2023).
“Masukan negarawan, dan bagus sekali, karena untuk 2024, tugas Pak Jokowi satu saja, husnul khotiman menjaga amanah. Menjadi presiden itu berat,” ucapnya.
Seharusnya, kata Mardani, masukan tersebut diterima dan biarkan perhelatan 2024 menjadi domain partai politik atau ketua umumnya.
Dalam dialog itu, Mardani juga menyebut bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh PKS maupun Anies Baswedan sebagai calon presiden Koalisi Perubahan, dari masukan JK.
Baca Juga: Bantah Soal Cawe-cawe Politik, Sekjen PDIP Hasto Bela Jokowi Usai Kumpulkan 6 Ketum Parpol
“Nggak ada (keuntungan), karena Pak JK itu sudah memosisikan diri sebagai negarawan.”
“PKS malah belum datang ke Pak JK. Gus Muhaimin sudah datang, Pak Airlangga Hartarto juga datang,” imbuhnya.
Saat ini, lanjut dia, posisi JK adalah sosok tokoh yang ingin menjaga Jokowi sebagai rekan seperjuangan di Pemiu 2014.
Menanggapi hal itu, Aria Bima, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut, masukan dari JK bisa-bisa menepuk air di dulang tepercik muka sendiri.
“Kalau masukan dari banyak pihak, saya kira perlu didengar, tapi kalau itu dari Pak JK, bisa-bisa menepuk air di dulang tepercik muka sendiri ya, karena dia tahu betul bagaimana posisi Pak JK selama jadi wapres di Istana.”
“Menurut saya, terkait dengan pertemuan-pertemuan itu lumrah kok, wajar kok, di mana situasi politik yang mulai memanas,” kata Aria dalam dialog yang sama.
Menurutnya, banyak kepentingan di dalam tubuh kabinet, termasuk tentang capres dan cawapres.
Hal itu membuat adanya kontraksi-kontraksi dalam mandat rakyat yang diberikan pada Jokowi, yang harus selesai pada 2024.
Baca Juga: PKS Minta Jokowi Tak Ikut Cawe-Cawe Urusan Capres-cawapres
“Akhirnya Pak Jokowi memanggil seluruh partai untuk tetap konsentrasi supaya mandat rakyat ke depan itu harus diselesaikan, di mana mandat itu juga dibantu partai-partai pengusung.”
Ia juga menyebut bahwa cawe-cawe atau ikut campur yang dilakukan oleh Jokowi tersebut merupakan campur tangan untuk urusan mandat rakyat.
Sebelumnya, Kompas.tv memberitakan, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak usah terlalu melibatkan diri dalam urusan politik jelang Pilpres 2024.
Kata Jusuf Kalla, seharusnya Jokowi dapat meniru pendahulunya seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu disampaikan Jusuf Kalla di kediamannya, kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023), menanggapi tidak diundangnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh oleh Jokowi dalam pertemuan enam ketua umum partai politik ke Istana beberapa waktu lalu.
“Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” ujar Jusuf Kalla.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.