JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PDI Perjuangan mengartikan keinginan Presiden Joko Widodo agar partai koalisi pemerintah rukun dan kompak adalah untuk menagih komitmen yang sudah pernah dinyatakan masing-masing pimpinan partai.
Wasekjen PDIP Arif Wibowo menjelaskan makna dari rukun dan kompak itu agar sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, koalisi pendukung pemerintah mesti solid dengan menghindari konflik yang tidak perlu.
Salah satunya persaingan di Pilpres 2024. Diketahui masing-masing pimpinan partai di koalisi pemerintah saat ini berkeinginan untuk maju di Pilpres 2024.
Untuk itulah Presiden menagih komitmen bersama, meski terjadi kompetisi antar partai, program yang sudah dicanangkan bersama bisa diwujudkan hingga akhir periode pemerintahan nanti.
Baca Juga: Teka-teki Arah Koalisi Pilpres Usai Pertemuan 6 Ketum Parpol dengan Jokowi!
"Meskipun terjadi kompetisi di antara partai tentu harus tetap pada jalur, memastikan program yang sudah dibuat bisa diwujudkan," ujar Arif di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV, Rabu (3/5/2023).
Lebih lanjut Arif menilai setiap partai koalisi pemerintah bertemu, materi yang dibahas tidak jauh dari progres pembangunan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya sangat jarang jika Presiden Jokowi membicarakan soal Pilpres dan koalisi besar. Sebab Presiden Jokowi sangat paham masing-masing partai memiliki kepentingan, apalagi menjelang Pilpres 2024.
Untuk itu, dalam setiap pertemuan partai koalisi pemerintah Presiden selalu mengingatkan agar tetap solid dan tetap menyelesaikan tugas yang diberikan di pemerintahan.
Baca Juga: Usai Temui Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar Akan Silaturahmi ke Kediaman SBY di Cikeas
"Kalau menyatukan pasti punya kepentingan yang berbeda-beda. Apakah nanti bisa menjadi satu kepentingan, misalnya menyangkut soal capres-cawapres nanti kita lihat saja perkembangan dan dinamikannya," ujar Arif.
Sebelumnya Presiden Jokowi memanggil enam dari tujuh pimpinan partai koalisi pmerintah ke Istana Merdeka, Selasa malam (2/5/2023).
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan dalam pertemuan tersebut tidak ada pembahasan mengenai perombakan kabinet.
Pembahasan koalisi besar partai pendukung pemerintah serta politik jelang Pilpres 2024 juga tidak dibahas secara mendalam.
Baca Juga: Kecuali Surya Paloh 6 Pimpinan Partai Koalisi Pemerintah Hadir di Istana, Ini yang Dibahas
Menurutnya inti dari pertemuan tersebut Presiden Jokowi menginginkan agar para pimpinan partai dapat menjaga stabilitas politik sehingga rakyat dapat menikmati Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi dengan gembira.
"Oh enggak ada tadi. Enggak disinggung ya soal kabinet," ujar Mardiono usai pertemuan, Selasa (2/5/2023) malam.
Adapun pertemuan Presiden Jokowi dengan ketua umum partai pendukung pemerintah dilakukan secara tertutup mulai Pukul 19.00 WIB hingga 21.30 WIB di Istana Merdeka.
Seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah hadir dalam pertemuan tersebut, kecuali Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Baca Juga: Prabowo Puji Jokowi Soal Anggaran Saat Serahkan 112 Motor Dinas TNI di Yogyakarta
Enam pimpinan partai politik yang hadir yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Plt Ketua Umum PPP M Mardiono.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.