Komisi III DPR Usul Hak Angket Guna Tuntaskan Kasus Transaksi Janggal Rp340 T Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pihak Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengatakan, pihaknya akan membahas usulan penggunaan hak angket apabila penyelesaian kasus transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun belum tercapai.

"Rapat internal komisi belum, tapi usulan teman-teman untuk angket terkait isu tersebut masih dalam tahap pembahasan dari teman-teman fraksi lain, tapi rapat internal belum," kata Sahroni usai rapat kerja dengan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/4/2023) dilansir dari Antara.

"Tapi ada usulan untuk gunakan hak angket apa yang menjadi Rp349 triliun kalau akhirnya penyelesaian dari Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) tidak clear," imbuhnya.

Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani di dalam rapat mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait tindakan administratif pegawai Kemenkeu yang terseret dugaan TPPU sebagaimana temuan PPATK.

"Nanti kita lihat setelah masa sidang yang akan datang, kalau Bu Menteri sudah memberikan laporan terkait yang sudah diselesaikan dan masih ada pertanyaan, maka kami meminta kembali apa yang menjadi isu Rp349 triliun itu dari 300 surat," jelasnya.

Baca Juga: Soal Transaksi Mencurigakan Rp349 T, Mahfud MD Tegaskan di Rapat DPR Data Miliknya dan Kemenkeu Sama

Sebelumnya, sejumlah Anggota Komisi III DPR RI berharap agar hak angket digunakan untuk menyelidiki kasus transaksi janggal yang mencatut jajaran Kemenkeu.

Salah satu anggota Komisi III DPR yang mengusulkan penggunaan hak angket dan pembentukan panitia khusus ialah Taufik Basari.

Dia berharap, Komisi III dapat merealisasikan hak angket DPR untuk membentuk pansus guna melakukan penyelidikan terhadap kasus transaksi mencurigakan yang menyangkut tupoksi Kemenkeu.

"Mudah-mudahan hak angket untuk membentuk pansus ini bisa disetujui oleh kawan-kawan semua," imbuhnya.

Selain Taufik, anggota Komisi III DPR Benny K. Harman juga mendukung usulan penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus transaksi janggal di Kemenkeu.