Kontroversi Bupati Meranti Muhammad Adil yang Terjaring OTT KPK, Sempat Sebut Kemenkeu Seperti Ini

PEKANBARU, KOMPAS.TV - Bupati Kepulauan Meranti Muhamamd Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4/2023) malam. 

Nama Muhammad Adil pun sempat viral dan bikin kontroversi usai pernyataan sang bupati yang menyebut jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai 'iblis' dan 'setan'.

Pernyataan Muhammad Adil itu muncul saat ia mengikuti rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah Se-Indonesia di Pekanbaru pada Kamis, 8 Desember 2022.

Adil kesal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman dan menyebut jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan. 

Pria yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019 itu mengklaim, dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dari Meranti yang diberikan Kemenkeu nilainya kecil di tengah naiknya lifting minyak dari wilayahnya. 

"Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan," kata Adil di hadapan Lucky dan di tengah forum rakor Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah Se-Indonesia, Kamis 8 Desember 2022.

Atas pernyataan kontroversial tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menegur Bupati Meranti Muhammad Adil pada Senin, 13 Desember 2022. Adil diminta menjaga etika berkomunikasi selaku pejabat publik.

Baca Juga: Update Bupati Meranti Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, Ruangan Sekda Ikut Disegel

"Sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito dilansir dari siaran pers Kemendagri, Senin (13/12/2022).

Adil lantas dipanggil Kemendagri dan bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro yang didampingi oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.

Di dalam pertemuan itu, Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menurutnya, pejabat publik harus memberikan teladan bagi masyarakat. 

Ia juga menegaskan, Kemendagri tidak akan membiarkan ada kepala daerah yang bersikap arogan. Seorang kepala daerah, kata dia, harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekalipun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. 

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar.

Baca Juga: Profil Bupati Meranti Muhammad Adil yang Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK Semalam

Kemudian, Kemendagri pun menggelar mediasi antara Muhammad Adil dengan Kemenkeu pada Selasa, 20 Desember 2022.

Setelah mendengar penjelasan tentang DBH dari Kemenkeu dan sejumlah pihak lain, Adil mengaku ada perbedaan data yang dimiliki pihaknya, dengan data Kemenkeu dan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kalau kemarin asumsi, tapi ini sudah terjawab, ini selesai. Tinggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik ya. Sudah, segitu aja," kata Adil, Selasa (20/12/2022).

"Cuma ada perbedaan sedikit, dari kami segini, dari ESDM begini, dari Kemenkeu begini," imbuhnya.

Baca Juga: Ikuti Mediasi dengan Kemenkeu, Bupati Meranti: Kemarin Asumsi, Sekarang Sudah Terjawab

Terkini, Jumat (7/4/2023), Bupati Meranti Muhammad Adil rencananya dibawa KPK ke Pekanbaru untuk kemudian diterbangkan Jakarta dan menjalani pemeriksaan.

Belum diketahui kasus apa yang menjerat Bupati Meranti. Akan tetapi, ia diduga ditangkap KPK bersama beberapa pejabat lain.

Sejumlah ruangan di Pemkab Meranti, di antaranya ruang Sekretaris Daerah (Sekda), ruangan Humas dan Protokol, serta ruangan Kepala Bagian (Kabag) Umum Kepulauan Meranti turut digeledah dan disegel KPK. 

"Benar, tadi malam, (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (7/4/2023).