Mahfud MD: Korupsi Itu Ada di Perpajakan, Bea Cukai, DPR, dan Pengadilan

Mahfud menyebut, ada anggota DPR yang merangkap jabatan di sejumlah perusahaan, sehingga ketika penyusunan anggaran, ada titipan proyek dari perusahaan itu.

Ada juga yang merangkap posisi sebagai pengacara, sehingga turut mengurus perkara orang lain dengan kepentingan tertentu.

Ketiga, Mahfud menyebut korupsi juga terjadi di pengadilan. Ia mencontohkan korupsi yang terjadi di Mahkamah Agung beberapa waktu terakhir.

Baca Juga: Mahfud MD Soroti Komentar Netizen yang Minta DPR dan Parpol Dibubarkan: Lebih Baik Punya Meski Jelek

"Di Mahkamah Agung ada empat hakim agung ditangkap," ujarnya.

Pasalnya, para hakim itu menerima bayaran-bayaran yang membuat mereka mengubah putusan perkara.

Selain itu, ia juga menyinggung praktik korupsi kepala daerah yang terpilih karena dukungan cukong-cukong.

"Akibatnya apa? Banyak pertambangan liar, banyak IUP (izin usaha pertambangan) ganda," kata Mahfud.

Ia mengungkapkan, berdasarkan KPK, ada 84 persen kepala daerah yang dipilih lewat cukong.

"KPK itu menyatakan, resmi. Hasil temuan KPK 84 persen kepala daerah di Indonesia dipilih melalui cukong,"

Oleh karena itu, ia menerangkan masalah korupsi di Indonesia telah terjadi di berbagai sektor, sehingga pemerintah perlu melakukan pembenahan.

"Ini yang harus kita perbaiki di dalam ketatanegaraan kita," jelasnya.