Rafael Alun Jadi Tersangka, Pukat UGM: Bisa Jadi Pintu Masuk untuk Pembersihan Total di Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi atau Pukat UGM, Zaenur Rohman, menyebut penetapan eks pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan pembersihan total di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, telah menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

"Kita berharap RAT (Rafael Alun Trisambodo) ini menjadi pintu masuk pembersihan total (di Kemenkeu)," kata Zaenur dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Jumat (31/3/2023). 

"Kasus RAT ini harus menjadi pintu masuk untuk kasus-kasus lain."

Dia pun menyinggung 69 pegawai Kemenkeu yang berharta tidak wajar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), di mana mayoritas berasal dari Ditjen dan Ditjen Bea Cukai.

"Tentu itu harus menjadi fokus selanjutnya, setelah RAT berhasil diungkap KPK," tegasnya.

Kasus yang menyedot perhatian masyarakat ini, kata Zaenur, jangan sampai berhenti pada Rafael namun harus dilanjutkan untuk membersihkan secara tuntas persoalan-persoalan di Kemenkeu.

Pasalnya, menurut dia, persoalan kasus korupsi di internal kementerian tersebut tidak hanya terjadi kali ini saja.

"Korupsi di internal Kemenkeu dari dulu, bukan sekarang saja, kita ingat ada kasus Angin Prayitno, Gayus Tambunan," ujarnya. 

Baca Juga: Geledah Rumah Rafael Alun, KPK Sita Uang dan Puluhan Tas Mewah Merek Luar Negeri

Dia menyebut, korupsi di internal Kemenkeu terjadi karena besarnya kewenangan Ditjen Pajak sebagai fiskus.

Fiskus adalah orang ataupun badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap wajib pajak.

Di sisi lain, Zaenur mengapresiasi langkah KPK yang menetapkan Rafael sebagai tersangka. Pasalnya, dia menilai bukan hal yang mudah untuk mencari predicate crime atau tindak pidana asal, dalam kasus tersebut. 

"Kalau tindak pidana gratifikasi biasanya hanya diketahui pemberi dan penerima, dan ini bukan hal yang mudah untuk dibuktikan. Ketika KPK sudah mendapatkan dua alat bukti berarti sudah firm bahwa tindak pidana korupsinya sudah bisa diproses," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menduga Rafael menerima gratifikasi berupa uang selama 12 tahun, sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu

KPK memperkirakan Rafael menerima gratifikasi hingga puluhan miliar rupiah selama periode tersebut.

Angka itu diperoleh berdasarkan perhitungan dari alat bukti yang ditemukan penyidik, salah satunya adalah safe deposit box milik Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Saat ini, safe deposit box berisi Rp37 miliar itu telah disita KPK.

Baca Juga: KPK Usut Keterlibatan Artis R di Kasus Dugaan Korupsi Rafael Alun