Mahfud MD Tegaskan Pemilu 2024 Tak Bisa Diundur, Singgung Negara Bakal Chaos

Sementara sekarang, MPR hanya join session antara DPR dan DPD, sehingga tidak bisa secara sepihak mengubah aturan.

Jika dahulu, aturan membolehkan presiden diganti oleh wakil presiden bila berhalangan tetap. Dengan lima alasan berhalangan tetap, yaitu korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana besar, dan melanggar etika.

Baca Juga: KPU Tegaskan Bakal Banding atas Putusan PN Jakpus: Kami Tak Setuju Penundaan Pemilu 2024

“Etika ini harus diatur dengan undang-undang dulu. Tanpa ini, presiden tidak bisa diberhentikan. Kalau ada ini, diberhentikannya juga lewat DPR,” ujarnya.

Pemberhentian lewat sidang DPR ini juga tidak mudah, dan membutuhkan waktu yang lama. Akhir dari putusan DPR itu lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan disidang, yang juga memerlukan waktu lama. 

Namun, belum tentu putusannya sesuai harapan, bisa jadi dikembalikan ke DPR, dan sidang pun batal dihentikan.

Dengan begitu, lanjut dia, presiden bisa saja membeli dua pertiga suara partai politik. Cari kesalahannya, dalam politik hal itu bisa terjadi.

Mahfud menegaskan, memberhentikan presiden sekarang tidak seperti di era Orde Baru, dengan mendesak MPR untuk memberhentikan presiden. Tetapi, diatur dalam konstitusi.

Baca Juga: Mahfud MD Cerita Ditelepon Megawati yang Marah Soal Putusan Tunda Pemilu: Jangan Main-main Lho!

Presiden juga tidak bisa digantikan oleh para menteri, karena masa jabatan menteri berakhir dengan masa jabatan presiden.

“Oleh sebab itu, saya katakan jangan main-main dengan jadwal pemilu. Jangan main-main, itu mengundang chaos, kalau Saudara ingin memaksa pemilu itu ditunda,” katanya.

 

Menanggapi permintaan Mahfud MD, Pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kiai Said Aqil Siradj menyambut positif hal itu.

“Top, saya setuju sekali,” kata Said.